JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seakan tak percaya dengan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang ada beberapa anggota DPR RI yang telah mengembalikan sejumlah uang hasil bagi-bagi dana proyek pengadaan KTP berbasis elektronik.

"Nah itu dia, coba dicek siapa yang mengembalikan. Ini ada cerita yang sudah masuk di imaginasi nya anda tapi nggak bener," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/3).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyesalkan sikap KPK yang mengumumkan itu ke ruang publik. Terlebih, ada banyak politisi yang disebut namanya, padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri sama sekali belum melakukan audit terkait itu.

Dia kemudian, menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Ada banyak politisi yang namanya disebut tapi hanya LHI yang di bui. Nama-nama para politisi yang sudah beredar di ruang publik itu namun tak terbukti bersalah pun dinilainya sudah kadung rusak.

"Nah ini yang saya bilang Kenapa mengirim persoalan ini di ruang publik kan sayang dong keluarga orang namanya hancur kan belum tentu padahal kan sudah saya bilang kan ada ribuan orang tokoh partai mondar-mandir namanya disebut tapi cuma satu orang yang jadi tersangka seperti di kasus LHI yang lain terus di mana udah ancur namanya," sesalnya.

Fahri mengaku, dirinya curiga ada pihak-pihak yang sengaja menyelundupkan keterangan-keterangan tertentu ke dalam lembaran negara yang kemudian di bawa ke ruang sidang. Keterangan yang sudsh masuk ke ruang sidang itu, menurutnya, jadi sumber kepusingan bangsa ini secara nasional. Untuk itu, Fahri mengajak semua fraksi di DPR untuk sepakat menggunakan hak angket.

"Saya malah kepikiran ya Kalau yang kayak begini begini ini ini sebaiknya diangketkan saja sebab DPR punya kepentingan dong meperbaiki namanya.  saya kalau ada teman-teman dari fraksi-fraksi lain ada ya udah ayo kita sama-sama investigasi menyeluruh deh proses Penyelidikan dan semuanya panggilan aja. Bagaimana itu orang terima uang periksa dong beneran," tegasnya.(rmol)