Ketua PGRI Minta Dukungan Perjuangan Nasib Pegawai K2 dan Guru Honorer

Kamis, 03 September 2015

Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Syahril, MM bertemu dengan anggota DPD RI Drs.H A Gafar Usman, MM.(foto riautribune)

PEKANBARU-riautribune: Ketua PGRI Provinsi Riau Dr. Syahril, MM bertemu dengan anggota DPD RI Drs.H A Gafar Usman, MM dalam rangka meminta dukungan untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer K2, dan guru honorer, Kamis (3/9) di kantor DPD RI Senayan, Jakarta.

Kepada Gafar, Dr. Syahril menceritakan bagaimana persoalan K2 dan guru honorer yang sampai saat ini masih belum mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan penghasilan yang layak dan masa depan yang pasti sebagai PNS.

"Tugas guru honorer itu sangatlah berat, bahkan tidak jauh beda dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru PNS. Karena itu hendaknya ada perhatikanlah terhadap nasib guru kami. Kedua, Riau masih kekurangan guru, mengapa tidak potensi yang ada ini diangkat saja, sebagai guru tetap dan PNS," curhat Syahril kepada Gaffar.

Dikatakan Gaffar, dia cukup merasa prihatin atas kondisi tersebut. Kendati demikian, Gaffar berjanji akan menyuarakan aspirasi itu melalui lembaga negara DPD RI. "Saya juga merasa sedih dengan kondisi iti. AKan tetapi yakinlah, kami akan selalu menyuarakan nasib pegawai honorer dan guru honor. Kita sama-sama berjuanglah," ucap Gaffar Usman

Gaffar berjanji untuk mendengarkan jeritan hati para guru honorer tersebut dan berupaya memperjuangkan agar mereka diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Bahkan diantara guru honorer itu ada yang sudah mengabdi lebih dari 15 tahun, namuni nasib mereka seolah terabaikan oleh pemerintah daerah.

"Padahal para guru itu telah berjuang bertahun-tahun demi meningkatkan pendidikan di Provinsi Riau. Tapi nasib mereka tidak diperhatikan.  Seharusnya, dengan alokasi dana 20 persen untuk pendidikan itu sudah mencakup untuk kesejahteraan guru bukan malah sebaliknya. Tapi untuk pengangkatan menjadi PNS tentunya merupakan kewenangan pemerintah pusat," urai Gaffar lagi (ops)