MALANG - riautribune :  Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mencegah kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengakui ada indikasi kecurangan dalam pelaksanaan JKN selama ini.

"Ini yang kami atur, ya pasti ada (kecurangan) kami tak bicara lampau, kami bicara ke depan, kami rapikan," katanya usai menjadi pembicara dalam seminar di Universitas Brawijaya Malang, Kamis 23 Februari 2017. Untuk itu, Kementerian Kesehatan tengah mengatur regulasi untuk mencegah kecurangan tersebut.

"Seperti dokter yang tidak memeriksa dengan alat tertentu, tetapi ditagihkan. Kedepan aturan harus dirapikan," ujarnya. KPK dan Kementerian Kesehatan, katanya, tengah melakukan evaluasi program JKN tersebut. Langkah itu, kata menkes, sebagai bagian demi keamanan dan perlindungan dokter di Rumah Sakit.

Sehari sebelumnya, Menkes bertemu dengan pimpinan KPK untuk mencegah kecurangan. Selain itu, juga mengatur keamanan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan. Berdasarkan data semester pertama 2015, klaim rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya kepada BPJS mencapai 175 ribu klaim senilai Rp 400 miliar.

Selain itu, untuk meningkatkan mutu kesehatan di daerah terpencil Kementerian Kesehatan tahun ini mengirim 1.250 dokter spesialis. Terdiri dari dokter spesialis dalam, bedah, kebidanan, anak dan anastesi. "Dikirim ke daerah yang membutuhkan," ujar menkes.

Para dokter spesialis akan mengabdi di daerah pelosok negeri selama setahun setelah lulus. Dokter spesialis setelah lulus, katanya, wajib mengikuti program tersebut. Usaha ini dilakukan sesuai instruksi presiden untuk membenahi dan pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan di daerah perbatasan. "Pemetaan kebutuhan dilakukan bersama komite dan Dikti," ujarnya.

Sementara dokter layanan primer di daerah terpencil sudah mencukupi dengan insentif yang layak. Dokter umum yang dikirim dalam program nusantara mendapat insentif dan asuransi yang memadai. "Insentifnya cukup besar, lebih tinggi dari PTT. Ada asuransinya," ujarnya. Pengabdian ke daerah perbatasan ini dilakukan bergilir. Selain itu, juga dibutuhkan dokter untuk menambah pengalaman langsung di lapangan.(tmpo)