DPRD Pekanbaru Minta Pemko Pekanbaru Serius Atasi Banjir

Rabu, 22 Februari 2017

foto internet

PEKANBARU - riautribune : Banjir yang masih saja mewarnai wajah Kota Pekanbaru hingga hari ini, harus ditangani lebih serius oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Drainase di sejumlah titik di Kota Pekanbaru pun harus secepatnya dibenahi agar banjir dadakan bisa dihindari.

Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Jhon Romi Sinaga menilai, kondisi drainase di sejumlah titik saat ini kondisinya sudah tidak layak karena tak mampu menampung intensitas air secara maksimal. Hal ini mengakibatkan aliran air meluap ke badan jalan hingga pemukiman warga.

"Kalau kita menyebut ini banjir sebenarnya masalah klasik di Kota Pekanbaru. Setiap musim hujan, pasti beberapa titik di Kota Pekanbaru mengalami banjir. Seperti kawasan Tobek Godang, Sudirman, dan Pangeran Hidayat. Karena hal ini lah, masalah banjir ini seolah-olah menjadi hal yang lumrah. Bahkan beberapa kali pergantian walikota pun, masalah banjir ini tak kunjung selesai,” tutur Romi, kepada wartawan, Rabu (22/02).

Politisi PDIP ini menambahkan, salah satu penanganan banjir yang diperlukan yakni kerjasama antar pemerintah daerah serta intervensi dari pemerintah provinsi. Seperti penanganan beberapa wilayah yang dialih fungsikan, baik di wilayah Kota Pekanbaru maupun Kabupaten/Kota disekitarannya. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lahan serapan air sehingga menambah titik genangan banjir.

"Memang ada upaya untuk mengatasi banjir yang dilakukan pemerintah setempat, seperti pengerukan drainase, normalisasi. Namun hal itu hanya bersifat jangka pendek,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun akan mendesak pemerintah setempat melakukan revitalisasi drainase. Salah satunya dengan memperbesar volumenya sehingga bisa menampung debit air yang lebih banyak. Tak hanya itu, pihak eksekutif pun diminta menyiapkan master plat drainase perkotaan.

Penanganan banjir pun, lanjut Romi harus melibatkan masyarakat secara langsung. Baik dari segi kedisiplinan untuk tidak membuang sampah sembarangan, penyalahgunaan fungsi lahan, hingga penegakan aturan secara tegas.

"Intinya, berbagai upaya harus dilakukan untuk penanganan masalah banjir ini. Baik Eksekutif, Legislatis dan masyarakat harus saling bersinergi,” pungkasnya.(drn)