JAKARTA - riautribune : Forum Umat Islam (FUI) hari ini menggelar demo di depan gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta. Mereka antara lain menuntut DPR menggunakan hak angket untuk menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Ketua DPR RI, Setya Novanto meminta semuanya memisahkan persoalan hukum dan politik. "Kalau masalah Ahok ini harus dibedakan antara masalah hukum dan masalah kaitan dengan politik yang ada. Kalau hukum kita percayakan pada mekanisme hukum yang berlaku dan ini sedang sidang, kita percayakan semua itu dan jalur inilah yang harus kita bedakan," ucap Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

"Jangan sampai terpancing dengan suasana politik yang tentu ada jalurnya masing-masing. Saya harapkan semuanya bisa memilah-milah sehingga tak ada hal yang perlu dikhawatirkan karena kita percayakan pada hukum," sambungnya.

Untuk perkembangan hak angket di DPR sendiri Novanto berkata tak perlu tergesa-gesa. Novanto sekali lagi berkata percayakan saja kasus Ahok dan polemik yang membelitnya pada hukum yang berlaku.

Penanganan hukum terkait kasus Ahok disebut Novanto adalah yang harus dikedepankan. Nantinya, biarlah masyarakat yang menilai terkait kasus hukum Ahok ini.

"Kalau hak angket ini saya rasa tak perlu tergesa-gesa. Kita lihat ada beberapa hal, beberapa yang para pihak, partainya sedang menarik karena itu menurut mereka adalah hak-hak dari anggota dan kita berikan nanti melalui mekanisme-mekanisme, aturan yang ada di DPR," jelasnya.

"Penanganan hukum yang lebih diutamakan. Karena situasi sekarang semuanya lebih baik, supaya semuanya berjalan tenang. Masalah hukum, biarlah mereka melakukan secara transparan dan profesional dan rakyat lah yang akan menilai," tandasnya.(dtk)