PEKANBARU-riautribune: Peningkatan kapasitas pemerintah desa mesti terus digenjot. Salah satunya melalui optimalisasi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Demikian dikatakan akademisi Universitas Riau Ahmad Rifai, MP yang tampil sebagai pembicara pada peningkatan kapasitas BPD se-Provinsi Riau. Kegiatan tersebut ditaja Bapemdes Bangdes Provinsi Riau (31/8) kemarin.

"Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 disebutkan, hubungan kepala desa dan BPD adalah sejajar. BPD bisa mendapatkan dana operasional, untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan program lainnya. Sayang, itu tidak terlasakana, justru dominasi kepala desa menjadi puncak konflik dua lembaga ini. Harusnya jika kita berpikir, ada eksekutif, tentu harus ada legislatifnya," papar Ahmad Rifai yang juga dikenal sebagai peneliti di Provinsi Riau.

Ahmad Rifai juga mengatakan, memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, untuk terus meningkatkan kompetensi BPD. Sehingga pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai tugas dan tanggung jawab dapat mengimbangi kepada desa.

"Dalam pemerintahan desa, mereka disebut sebagai pengawas. Mereka memiliki hak bertanya, konfirmasi mengenai pembangunan desa. Terkait apa saja program yang sudah berjalan dan yang tidak dijalankan. Semua itu perlu pengawasan, sehingga balance, antara permintaan masyarakat dengan progres kinerja kepala desa. Jadi mestinya BPD itu benar-benar menjadi partner kepala desa dalam membangun desa," terang Ahmad. (ops)