JAKARTA - riautribune : Menyambut Hari Pers Nasional 2017, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon berharap pers dapat menjadi bagian dari demokrasi yang mencerahkan dan mampu mencerdaskan bangsa. "Pers dan demokrasi seperti dua sisi mata uang dan demokrasi akan maju kalau pers menjadi bagian yang demokratis, selain itu juga sebagai check and balances, mampu menyajikan berita secara objektif dan berimbang," jelas Fadli baru-baru ini.

Di era demokrasi ini, lanjut Fadli, pers memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. "Yang utama pers harus bebas dari pengaruh kelompok dan kekuasaan, dan jangan sampai kehilangan objektivitasnya," katanya.

Terkait verifikasi Dewan Pers baru-baru ini, Fadli Zon mengkhawatirkan kembalinya kita, seperti masa orde baru dengan keluarnya kebijakan Dewan Pers yang melakukan verifikasi terhadap media-media di Indonesia yang berakibat kebebasan pers terbelenggu.

"Saya kira, sertifikasi seharusnya membuat satu aturan tidak boleh tiba-tiba muncul dan tenggelam karena kebebasan pers kan bagian dari era reformasi. Kita tidak mau mengembalikan model zaman dulu (Orba) karena ini rezim yang mengendalikan media," tegas Fadli Zon.

Fadli menyadari akhir-akhir ini banyak muncul hoax (berita bohong) yang masif. Apalagi saat ini teknologi terus berkembang dan semakin canggih, salah satunya lewat media sosial. "Selama pers itu tidak memberitakan berita-berita hoax seharusnya dibebaskan karena kan tentu berstrata," ujar politikus Partai Gerinda tersebut.

Dewan Pers dikabarkan telah memberikan verifikasi kepada 77, sebelumnya 74 perusahaan pers yang dinyatakan lolos verifikasi. Proses tersebut akan terus dilakukan karena di Indonesia terdapat ribuan media massa. Verifikasi media massa yang menjadi bahan perbincangan belakangan ini adalah hasil tindak lanjut dari Piagam Palembang tahun 2010.(dtk)