JAKARTA - riautribune : Komisi I DPR meminta Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI tidak lagi membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) second alias bekas. Sebab, selain berbahaya bagi keselamatan, biaya perawatan alutsista tersebut juga mahal. Jika dihitung-hitung harga dan perawatannya, sama saja dengan membeli yang baru.

Permintaan itu disam­paikan dalam rapat Komisi Idengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jederal Gatot Nurmantyo di Gedung DPR, kemarin. Agenda rapat tersebut adalah membahas evaluasi real­isasi anggaran dan evaluasi pen­capaian program Kemhan dan TNI tahun 2016 serta rencana program di tahun 2017. Rapat dipimpin TB Hasanuddin.

Rapat diawali dengan pema­paran Menhan soal realisasi program 2016 dan rencana 2017. Nah, dalam sesi tanya jawab, TB Hasanuddin menyinggung soal pembelian alutsista bekas yang beberapa kali dilakukan pemerintah. Politisi PDIP ini meminta hal tersebut tidak dilakukan lagi. "Kita tidak usah membeli alut­sista bekas, terutama untuk TNI AU. Apalagi, itu sudah perintah dari Presiden," tegasnya.

Menurut politisi asal Jawa Barat ini, alutsista bekas banyak menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Sudah banyak kecela­kaan yang menimbulkan korban jiwa akibat alutsista tersebut yang sudah tidak layak. Selain itu, biaya perawatan alutsista tersebut ternyata mahal. Suku cadangnya juga langka.

"Ternyata, pesawat bekas tidak lebih murah. Kalau dihitung-hitung, suku cadangnya sama ma­hal dan perawatannya lebih mahal dari yang baru," terangnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PAN, Hanafi Rais, ikut bicara. Putra Amien Rais ini mengingatkan bahwa kepemilikan alutsista tidak lagi diperbolehkan dari hibah atau­pun pembelian bekas. "Hal itu jadi kesepakatan kita karena beberapa tahun belakangan kerap terjadi kecelakaan karena alutsista bekas," katanya.

Hanafi berharap, pemerin­tah tidak lagi beralasan bahwa pembelian alutsista bekas demi efisien anggaran. Sebab, sudah banyak buktinya, perawatan alutsista bekas justru lebih mahal dari yang baru. Jika pemerintah membutuhkan alutsista, maka harus membeli yang baru. Sebab, alutsista memiliki haraga pasar yang jelas serta konsekuensi yang jelas. "Kecelakaan dua ta­hun terakhir ini berkesimpulan, tidak boleh (terima alutsista) hibah, tidak boleh (beli alutsista) bekas," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan bahwa pihaknya mempertimbangkan tak lagi menerima hibah alutsista dari luar negeri. Dengan kebijakan ini, diharapkan kecelakaan yang terjadi dua tahun terakhir tak terulang kembali.

"Ya, kita tidak lagi menerima hibah. Kita tidak lagi meneri­ma barang-barang yang bekas. Untuk pesawat udara khususnya, itu harus baru," ucapnya.(rmol)