PEKANBARU - riautribune : Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Pekanbaru yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 nanti, dinilai amburadul. Komisi I DPRD Pekanbaru memanggil pihak terkait.

Hearing ini dilaksanakan di ruang rapat Komisi I Lantai 1 gedung DPRD Kota Pekanbaru, Senin (6/2/2017). Dipimpin Ketua Komisi Hotman Sitompul, didampingi Anggota Komisi I Ahmad Tarmizi, Maspendri, dan Ida Yulita Susanti, hadir juga Wakil Ketua DPRD Jhon Romi Sinaga dari Fraksi PDIP, hearing dihadiri juga pihak Disdukcapil, KPU, dan Panwaslu.

Hearing berlangsung alot dan panas. Karena Jhon Romi Sinaga sebagai wakil rakyat Dapil Tampan dan Payung Sekaki, menemukan secara langsung amburadulnya DPT ini. Bahkan Romi sempat berpikir, Pilkada Pekanbaru ini pantas ditunda dulu, karena masih amburadul.

"Saya telah melakukan tinjauan di lapangan seperti di TPS 53, 57, 60, di Kecamatan Tampan, dari DPT ratusan namun yang keberadaannya ada hanya puluhan saja, sementara selebihnya fiktif tidak tinggal di lokasi tersebut," kata Romi sambil memperlihatkan data yang didapatnya.

Romi tampak sangat marah terkait temuan ini namun tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh Dukcapil, KPU, dan Panwaslu. Bahkan Romi mempersilahkan KPU dan tim ikut berjalan bersamanya ke RT-RT untuk memverifikasi kebenaran data yang dimilikinya ini.

"Data kami bisa dipertanggungjawabkan, ada sekitar 30 TPS yang kami datangi. Setiap malam saya pulang jam tiga. Boleh jalan sama saya ke RT. Ini serius, terdaftar sebanyak ini, yang ada orangnya hanya beberapa, yang lainnya kemana," sebut Romi.

Romi juga minta KPU, Panwas, Dukcapil jangan menelan mentah-mentah data yang didapat, namun lakukan verifikasi. "Temuan kita banyak, anggota kita banyak, ini bisa menjadi senjata pamungkas bagi saya dan kawan-kawan lain nantinya, maka mari benahi 10 hari kedepan," pinta Romi.

Romi juga sempat melontarkan bahwa dengan kondisi saat ini, ia berpikir bahwa Pilkada Pekanbaru ini pantasnya ditunda. "Kalau seperti ini masih amburadul, tunda saja Pilkada ini," tegasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru Baharuddin dalam rapat menjelaskan bahwa memang banyak warga yang masih memegang KTP Pekanbaru namun sudah pindah ke kabupaten tetangga, namun belum dihapus dari alamat lama.

Hadir Ketua Panwaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution didampingi komisioner Adil Sembiring, Ketua KPU Pekanbaru Amiruddin Sijaya didampingi komisioner.

Ketua KPU Pekanbaru terkait amburadulnya DPT untuk Pilkada Pekanbaru yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mengaku bahwa persoalan ini merupakan persoalan nasional.

"Kita diundang Komisi I terkait banyak hal, membicarakan DPT kita, kesiapan logistik, yang menonjol tadi masalah DPT," ujar Ketua KPU Pekanbaru Amiruddin Sijaya saat dikonfirmasi usai rapat.

Berkaitan persoalan DPT ini, sebut Amiruddin, terjadi karena kondisi masyarakat yang mobile dan berpindah-pindah. Maka ditemukanlah DPT yang sudah tidak berdomisili sesuai dengan data kependudukan, sementara di lain sisi ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih karena tidak terdaftar dalam DPT.

"Kita memiliki Sidali, sistem data pemilih, dalam sidali tidak ganda. Sebenarnya ini masalah nasional. Saya baca di media online tadi, di Jakarta juga sama," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru Baharuddin dikonfirmasi usai rapat menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT tetap bisa memilih.

"Bagi yang tidak terdaftar ada suket yaitu surat keterangan. Agar bisa tetap memilih," pungkasnya.(drc)