PEKANBARU - riautribune : Komisi I DPRD Kota Pekanbaru mengagendakan hearing (dengar pendapat) dengan Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait serta Panwas terkait adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda pilkada setempat 2017. "Karena saya sudah terima laporan resmi ada DPT ganda," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, Jumat.

Hotman mengatakan Komisi I pada Jumat siang telah menyampaikan undangan dengara pendapat kepada tiga institusi yakni KPU, Panwaslu dan Disdukcapil. Rencananya, dengar pendapat akan digelar Senin (6/2).

Menurut Hotman, dengar pendapat digelar DPRD karena keresahan banyak pihak terhadap temuan DPT ganda. Sebab hal ini bisa jadi sumber polemik dan dijadikan ladang kecurangan oleh oknum-oknum tertentu pada pilkada mendatang.

"Kami akan tanya dan minta klarifikasi mengapa DPT ganda bisa terjadi," katanya. Selanjutnya jika terjadi DPT ganda, sambung Hotman, Komisi I akan meminta apa tindakan dan solusi ketiga institusi itu. "KPU harus kasih solusi, Panwas juga dan Disdukcapil," tegas.

Hotman mengakui bahkan ia sudah mendapat laporan resmi tentang adanya DPT ganda tersebut. "Buktinya ada sama saya, untuk sementara ini empat DPT ganda, kalau tak salah ada di Rumbai," ucapnya pula. Ia juga menambahkan walau baru ada empat laporan masuk, tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi di kelurahan lainnya.

Sebelumnya diberitakan  Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pekanbaru mengaku sedang melakukan pendataan ulang terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) 2017 setempat, guna menjawab keraguan masyarakat.

"Kami sedang menurunkan tim ke lapangan mengecek lagi, mereka bekerja secara manual," kata Ketua Panwas Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution di Pekanbaru kepada antara, Jumat.

Indra Khalid Nasution menjelaskan pendataan ulang ini untuk melihat berapa sebenarnya jumlah DPT ganda yang ada di tengah masyarakat. Indra menyebutkan Panwas sering dilapori ada DPT ganda lewat pesan singkat oleh warga.

"Memang ada yang menyampaikan informasi lewat telepon dan pesan singkat ke Panwas, tetapi belum satupun laporan secara tertulis kami terima," terangnya.

Meski demikian selaku Panwas pihaknya tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat ini dengan menurunkan tim ke tiap kelurahan guna mengecek DPT yang sudah di sahkan dengan pleno Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru belum lama ini.(antr)