JAKARTA - riautribune : Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tidak khawatir mengenai isu reshuffle kabinet kerja yang mencuat belakangan ini. Sebab reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Jadi PPP menyerahkannya pada Pak Joko Widodo. Kami juga tidak pernah khawatir mengenai menteri dari PPP akan misalnya kena reshuffle," ujar Sekjen PPP Arsul Sani saat berbincang dengan detikcom, Rabu (28/12/2016).

Arsul mempercayakan sepenuhnya kebijakan reshuffle kepada presiden. Ia menilai kinerja menteri dari partainya sudah cukup baik.

"Kita memang percaya pada presiden mengenai itu. Presiden kalau mengambil keputusan karena banyak pertimbangan pasti dan terutama pertimbanganya adalah itu tadi kinerja dong dan kemudian ada tidaknya benturan atau gesekan dari pemerintahan secara keseluruhan," katanya.

PPP hanya memiliki satu kader yang menjadi menteri di kabinet kerja, yaitu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

"Yang jelas Pak Lukman (Menteri Agama) kalau dari raport Kemenpan RB mengatakan bahwa itu tidak dalam 10 posisi terburuk," sambungnya.

Sebelumnya, juru bicara Presiden, Johan Budi SP, mengaku belum mendengar kabar soal perombakan kabinet. Namun dia menegaskan reshuffle tersebut merupakan hak penuh Presiden Jokowi.

"Merombak kabinet sepenuhnya kewenangan sekaligus hak prerogatif Presiden. Saya sendiri belum pernah mendengar secara langsung dari Presiden soal ada reshuffle lagi," kata Johan.(dtk)