JAKARTA - riautribune : Partai Golkar menyatakan bahwa komitmen penambahan pimpinan DPR dan MPR sudah sejak lama direncanakan. Jumlah pimpinan DPR/MPR akan bertambah dari lima menjadi enam orang untuk mengakomodasi keinginan PDI Perjuangan.

"Itu sudah lama, dan pada saat itu sudah ada semacam komitmen. Golkar memandang penambahan pimpinan MPR/DPR ini semakin cepat semakin baik, karena bagian dari komitmen yang ada sebelumnya," jelas Sekjen Golkar Idrus Marham kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta (Senin, 26/12).
 
Menurutnya, wacana penambahan pimpinan DPR dan MPR sudah terjadi sejak tahun 2014. Kala itu dirinya bersama Hatta Radjasa dari Koalisi Merah Putih dan Pramono Anung bersama Olly Dondokambey dari Koalisi Indonesia Hebat ditugaskan untuk menyelesaikan dualisme di parlemen.

"Waktu itu memang sudah ada wacana bahwa kesepakatan kita untuk menambah pimpinan di AKD (Alat Kelengkapan Dewan), termasuk badan. Sudah sepakat ada satu penambahan, dan semuanya diberikan pada KIH. Di samping itu juga ada wacana untuk menambah wakil pimpinan DPR/MPR," beber Idrus.

Selain itu, Golkar menyerahkan kepada parlemen apabila ada wacana revisi Undang-Undang MD3 soal pengembalian pada periode sebelumnya. Namun disarankan hal itu dilakukan pada 2019 usai pemilihan umum.

"Golkar berpandangan itu terserah saja pada teman-teman di DPR RI. Kalau itu dilakukan saya kira bisa 2019 tentang penentuan kepemimpinan DPR, MPR, dan seluruh AKD secara proporsional," demikian Idrus.(rmol)