JAKARTA - riautribune : Pemerintah menolak moratorium Ujian Nasional (UN) bagi pelajar seperti yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyayangkan sikap pemerintah itu.

Sekjen FSGI, Retno Listyarti menyebut pelasakanaan UN selama ini tidak banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

"Pertama saya enggak kaget kalau pemerintah menolak usulan itu. Pemerintah masih meyakini kalau UN menjadi satu hal yang meningkatkan pendidikan," kata Retno saat berbincang dengan detikcom, Rabu (7/12/2016) malam.

"Selama 10 tahun ini dilaksanakan, kondisi pendidikan semua menurun. Jangankan stuck, ini malah menurun bukannya naik kualitas pendidikan," sambungnya.

Retno mengatakan, ada sejumlah kelemahan yang terjadi jika seluruh siswa diwajibkan untuk melewati proses UN sebelum dinyatakan lulus dari sekolah. Kewajiban UN, kata dia, hanya memberi kebiasaan pelajar untuk menghafal bukannya menganalisis suatu pelajaran.

"Anak kita hanya kuat untuk hafalan, kalau analisis mereka lemah. Untuk nalar pun tidak terlalu kuat. Itu akibat UN yang mewajibkan mereka menghafal," ujar Retno.

Retno mengatakan, wacana yang diusulkan Mendikbud Muhadjir Effendy soal penghapusan itu diapresiasi karena sesuai dengan keputusan pengadilan.

"Pada tahun 2006 sejumlah orang tua murid mengajukan gugatan pelaksanaan UN dan kami menang. Seharusnya pemerintah mematuhi perintah pengadilan itu," tutur dia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan pemerintah tidak menyetujui rencana moratorium UN. Usulan moratorium UN diminta dikaji ulang.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang," terang Wapres JK, Rabu (7/12/2016).(dtk)