JAKARTA - riautribune : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto mengingatkan, aksi unjuk rasa yang sudah berlangsung maupun yang sedang direncanakan harus murni upaya menyampaikan pendapat. Menurutnya, dalam aksi demonstrasi, ada kemungkinan tujuan lain selain menyuarakan pendapat.

Usai aksi unjuk rasa besar-besaran pada 4 November, setidaknya ada dua aksi lanjutan menunggu, yakni pada 25 November oleh Eksponen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan 2 Desember oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI).

"Harus kita pisahkan betul antara demonstrasi yang betul-betul demonstrasi, menuntut keadilan, dengan demonstrasi yang punya arah yang lain yang mengganggu ketenangan, ketertiban, dan eksistensi negara," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Soal ancaman terhadap eksistensi negara, Wiranto menegaskan jangan sampai sejarah pahit bangsa terulang kembali. "Tentu kita belajar dari masa lalu, tidak terulang untuk menghadapi hal-hal yang memecah kita sebagai bangsa. Jangan kemudian ada dorongan mengulangi lagi dong," sambung dia.

Ditanya lebih lanjut mengenai sejarah bangsa yang berpotensi terulang dengan adanya demosntrasi tersebut, Wiranto enggan merinci. Wiranto hanya menyebut kondisi bangsa yang terpecah belah tidak boleh kembali terjadi.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah upaya pembangunan yang kini sudah berada di jalur yang tepat. Jika aksi demonstrasi mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, maka bisa berdampak pada upaya pembangunan.

"Pengalaman itu menyadarkan kita untuk jangan sampai mengulangi lagi, ayo kita sekarang, pembangunan sudah bagus. Ekonomi kita sulit ini kita masih eksis, angka pertumbuhan kita masih bagus dibandingkan negara lain. Artinya kita ini sudah on the right track dalam pembangunan. Suhu politik ini juga masih bagus. Lalu mengapa kita membuat sesuatu menjadi khawatir mengenai eksistensi negara?" jelas Wiranto.