PEKANBARU – riautribune : Direktur Utama RSUD Nurzely mewakili Gubri menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Dan Keluarga Berencana (KB) Se-Provinsi Riau di H Premiere.

Pada acara tersebut Nurzely membantah ada potongan jasa tenaga medis, ia menyampaikan permohonan tenaga medis untuk dibayarkan 100 persen bukan tidak diakomodir, tapi pembayaran tersebut sudah sesuai dangan aturan yang ada. Sehingga tidak benar ada pemotongan.

Hal tersebut juga telah dilaporkan pada Pemprov Riau melalui Sekdaprov Riau untuk dikaji ulang jika ada peraturan baru bisa ada perubahan. Karena tidak mungkin ada pembayaran tunjangan tenaga medis yang dipotong kalau tidak ada aturan.

“Saat ini siapa yang berani motong, kalau tidak ada aturan. Untuk itu, kita sudah koordinasikan dengan Pemprov Riau,” kata Nurzely.

Selain itu katanya, terkait pemotongan yang dituntut tenaga medis, ia juga mempertanyakan tunjangan yang mana yang dipotong, karena pihaknya membayar sesuai dengan yang ada dalam aturan. Untuk itu tuntutan yang disampaikan juga diteruskan pada pimpinan Riau.

“Yang pasti kita sudah sampaikan pada pimpinan pemerintahan, karena untuk hal itu kita juga sebagai yang menjalankan,” tuturnya.

Sementara Gubernur Riau menyampaikan, akan mengkoordinasikan permasalahan dengan pihak RSUD, agar permasalahan tersebut segera dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak mengganggu pada pelayanan kesehatan di RSUD.

“Kita berharap tenaga medis bersabar dan jangan emosi, jangan sampai mengganggu pada pelayanan kesehatan,” kata Gubri yang akan segera membicarakan dengan pihak terkait.(rac)