JAKARTA - riautribune : Presiden Jokowi mengatakan sebagai panglima tertinggi bisa menggerakkan pasukan khusus (Kopassus)  saat negara dalam keadaan darurat, menuai kritikan.

Menurut Aktivis Malapetaka 15 Januari (Malari), Bennie Akbar Fatah, pernyataan Jokowi tersebut sebenarnya tidak perlu disampaikan saat mengunjungi markas Kopassus. Karena pernyataan itu dinilai punya dimensi politik dengan situasi terkini, terutama menyikapi aksi lanjutan demo akbar kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Semua orang sudah tahu kalau pernyataan Jokowi itu sebagai psywar yang bertujuan menakuti massa yang akan kembali turun ke jalan menyikapi kasus Ahok, " kata Bennie Akbar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/11).

Menurut dia kalau tidak ada persoalan tentunya tidak akan disampaikan Jokowi pernyataan seperti itu. Dan tidak tanggung, pasukan yang dipilihnya adalah Kopassus,  pasukan elit yang sepak terjangnya sudah diakui. Bahkan di era Orde Baru, pasukan ini dipakai untuk menculik para aktivis.

Dia menyesalkan pernyataan Jokowi pasca demo akbar ormas Islam dan elemen masyarakat pada 4 November lalu. Virus Ahok yang suka mengeluarkan pernyataan tidak simpatik sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta sudah menjangkiti Jokowi. Bennie Fatah semakin yakin kalau Ahok dilindungi oleh Jokowi.

"Pernyataan jika Jokowi dalam menyikapi aksi 411 dan rencana aksi lanjutan bukan malah menyelesaikan masalah,  malah memperpanjang masalah.  Pernyataannya di markas Kopassus itu berbau perang terbuka," tegas Bennie Akbar yang akrab disapa Eben ini.

Pimpinan LSM Mata Rakyat Beradab (Marada) ini mengingatkan Jokowi kalau rakyat sudah marah tidak bisa dibendung oleh siapapun, termasuk Jokowi dan kekuatan militer.

"Apapun ceritanya, kekuatan rakyat tidak bisa dilawan. Sebab sekarang ini, yang muncul adalah kekuatan hati nurani yang bekerja. Artinya tidak bisa dihitung normatif atau tuduh menuduh," jelasnya.

Dia juga mengingat Jokowi bahwa keadaan darurat sesungguhnya adalah darurat ekonomi. Pasalnya saat ini Indonesia terlilit utang. Jokowi, sebagai presiden tentunya memahami persoalan ini dan lebih fokus mengurusi ekonomi dan keuangan.

"Berpikir dan dicari jalan keluarnya agar negara ini bisa keluar dari darurat utang yang harus disikapi bukan dengan kekuatan tentara. Jadi soal Ahok normatif saja, tak usah berlebihan menyikapinya. Belajar saja dari contoh kasus Arswendo dan lain-lain, " kata Eben mengingatkan.(rmol)