JAKARTA - riautribune : Presiden Jokowi berdiskusi dengan MUI, Muhammadiyah dan NU selama sekitar 1,5 jam membahas situasi terkini, terutama soal rencana demo 4 November. Presiden ingin situasi politik yang memanas tidak mengganggu ketertiban nasional.

"Presiden sebelumnya sampaikan undangan ini ikhtiar beliau sebagai kepala negara yang tidak ingin suasana kehidupan kebangsaan terganggu situasi politik yang akhir-akhir ini memanas," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Hal itu disampaikan Haedar usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11/2016). Hadir juga pimpinan dari MUI dan NU, Menko Polhukam Wiranto dan Menag Lukman Hakim.

Haedar mengatakan Presiden yakin bahwa ulama dan tokoh agama baik di MUI, Muhammadiah, NU dan lainnya adalah representasi umat yang membimbing moral sehingga dengan pertemuan tadi diharapkan ada suasana damai, toleran dan bermartabat.

Haedar tak merinci situasi politik memanas yang dikhawatirkan Presiden Jokowi, namun pembahasan dalam pertemuan itu menyoroti kasus Ahok yang diduga menistakan agama, dan memicu demo besar yang akan digelar pada hari Jumat 4 November nanti.

"Sebenarnya Presiden tidak mengkhawatirkan demo, tapi yang dikhawatirkan seperti yang disampaikan akan berubah jadi ada anarkisme," ujarnya.

Dalam diskusi itu, para ulama menjelaskan bahwa tuntutan masyarakat yang berdemo adalah penyelesaian kasus hukum, bukan terkait dengan politik yang dianggap Presiden memanas.

"Jadi tidak ada jalan lain selain jalur hukum yang bisa selesaikan sengketa ini. Nanti kita lihat di pengadilan terbukti atau tidak. Kalau ditarik ke politik atau SARA, nanti merembet ke mana-mana. Maka poin penting dari Presiden, 'saya tidak akan melakukan intervensi apapun dalam kasus ini'. Presiden serahkan kepada kepolisian memproses secara hukum," kata Haedar.(dtk)