JAKARTA - riautribune :  Langkah Presiden Joko Widodo mengundang tiga organisasi Islam terbesar, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Pengurus Pusat Muhammadiyah, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11), sudah cukup baik.

Pertemuan Jokowi dan para ulama di Istana Merdeka dipastikan membahas situasi DKI Jakarta menjelang demo besar-besaran umat Islam yang digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pada Jumat (4/11). Organisasi-organisasi Islam menuntut penegakan hukum atas Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki "Ahok" Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama.

Namun, bagi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, akan lebih baik jika langkah serupa dilakukan Jokowi saat demonstrasi akbar organisasi massa Islam pada Jumat mendatang.  

Ia meminta Presiden Jokowi agar tidak hanya mengundang para ulama ke Istana, tapi juga menerima perwakilan masyarakat saat berlangsungnya demonstrasi 4 November. Menurutnya, Jokowi harus berani menerima delegasi demonstran karena ia sendiri merupakan presiden pilihan langsung rakyat.

"Sudahlah Pak Jokowi tidak usah gugup. Dia itu presiden yang naik (menjabat) dengan plihan yang sah dari rakyat," ujar Fahri ketika ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/11).

Menurut Fahri, Presiden Jokowi memiliki posisi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Namun, legitimasi yang kuat itu juga harus ditopang dengan keberpihakan terhadap konstitusi dan hukum.

"Dia (Jokowi) harus tahu berpihak pada konstitusi dan hukum. Santai saja tidak usah gugup. Kekuasaan itu, kata Pak Basuki (Ahok) adalah punya Tuhan, kalau sudah diambil ya yang ngambil Tuhan. Santai saja. Jadi saya kira terima kenyataan ini, keadaan ini, sambutlah dengan baik," ujarnya.(rmol)