JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mendukung Pemerintah membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (saber pungli) terutama di daerah.

"Karena ada beberapa lembaga negara yang tidak di bawah daerah," kata Mahyudin usai membuka Sosialisasi Empat Pilar MPR di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Jawa Tengah, Rabu kemarin (26/10).

Lembaga negara yang tidak berada di daerah misalnya adalah lembaga agama, pertahanan, keamanan dan moneter.

Misalnya, lembaga keamanan melakukan tindakan pungutan liar, pemerintah daerah setempat tidak dapat menindak karena bukan merupakan wilayah kewenangannya.

"Jadi, harus dibentuk tim pungli," sebut Mahyudin.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang mengatur upaya pemberantasan pungli secara terpadu.

"Ketika Presiden menandatangani Perpres ini Beliau memberikan strong message atau pesan yang sangat kuat bahwa 'saber' pungli ini jangan hanya mengejar yang di luar tetapi juga ke dalam," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung beberapa waktu lalu.Mahyudin Dukung Tim Saber Pungli.(rmol)