JAKARTA - riautribune : Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta menjadwalkan penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2017-2022  pada Senin sore, 24 Oktober 2016.

Tiga pasangan itu adalah Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (didukung empat partai), Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (disokong empat partai) dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (diusung dua partai).

Ketua KPU Jakarta, Sumarno mengatakan semua pasangan sudah memenuhi syarat yang diminta KPU, termasuk Gubernur Basuki alias Ahok yang telah menyerahkan surat cutinya. "Semuanya tak ada masalah," katanya pada Minggu, 23 Oktober 2016.

Dibanding di daerah lain, pemilihan kepala daerah di Jakarta paling disorot media. Menurut Sumarno, penyebabnya adalah ada kemungkinan pemilihan dilakukan dua putaran. Selain itu, ada anggapan bahwa pilkada Jakarta merupakan ajang pemanasan sebelum pemilihan presiden. "Elite politik sampai turun gunung," katanya.

Tiga pasangan itu bakal memperebutkan 7.439.149 pemilih Jakarta. Bagaimana prediksi perolehan para kandidat itu?  Sejumlah lembaga survei telah mengeluarkan hasilnya.

Pekan lalu, rilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan elektabilitas Ahok bertengger di angka 44 persen.  Angka ini kontras dengan hasil sigi dua lembaga lainnya.

PolMark Research Center misalnya, menunjukkan elektabilitas Ahok merosot dari 42,7 persen pada Juni menjadi 31,9 persen pada awal Oktober 2016. Sigi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memperlihatkan hasil serupa: elektabilitas Ahok anjlok sampai 31 persen.

Menurut pengamat politik dari Voxpoll Center, Pangi Syarwi Chaniago, hasil setiap lembaga survei berbeda lantaran metodologi yang digunakan berbeda. Tapi, kata dia, jika metode tak sesuai dengan standar, hasil sigi tidak akan akurat.

Ia mencontohkan, jika sampel banyak diambil di wilayah yang menjadi basis pemilih salah satu pasangan calon, elektabilitas pasangan itu pasti jauh di atas yang lainnya. "Masing-masing mengklaim menggunakan metodologi yang tepat. Tapi bisa saja respondennya tidak merata," kata Pangi.

Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengungkapkan, selain metodologi, yang mempengaruhi hasil survei adalah pengelola lembaga yang menggelar survei tersebut. Jika lembaga survei itu adalah konsultan salah satu pasangan calon, ia mengatakan, hasil survei akan condong ke kandidat tersebut.

Menurut dia, lembaga survei boleh saja dibiayai kandidat, asalkan memberi tahu publik sumber dana survei yang dilakukan. "Semua mesti disebutkan sumber dananya dari mana," ucap Syamsuddin. "Reputasi lembaga survei dipertaruhkan ketika merilis hasilnya."

Peneliti dari LSI, Adjie Alfaraby, mengatakan sumber dana survei lembaganya berasal dari kocek sendiri, bukan pasangan calon. "Survei kami tidak dipengaruhi siapa pun," kata dia.

Adapun Direktur Program SMRC, Sirajuddin Abbas, mengatakan lembaganya telah menggunakan metode dan prosedur survei yang benar. Abbas menyangkal anggapan bahwa survei itu dibiayai oleh salah satu pasangan calon. "Kami pakai uang sendiri," kata dia.(tmpo)