JAKARTA - riautribune : Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bakal memberantas praktik pungutan liar (pungli) hingga ke akar-akarnya. Dia menegaskan bakal menangani langsung praktik pungli oleh aparat negara, bahkan sampai yang nilainya hanya Rp 10 ribu. Sedangkan untuk urusan korupsi besar, Jokowi menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mempertanyakan pernyataan mantan Walikota Solo itu. Terutama soal kasus korupsi kakap yang menjadi wewenang KPK.

Menurutnya, Jokowi sama sekali tidak memberikan contoh baik. Kealpaan sikap Jokowi terhadap perkara-perkara korupsi besar itu mungkin saja dalam upaya menutupi korupsi yang dilakukan orang-orang di lingkaran kekuasaannya.

"Kalau pemberantasan korupsi dia bilang biarkan ditangani KPK, apakah presiden diam-diam melindungi korupsi orang-orang di sekitarnya? Hati-hati loh. Orang bisa curiga begitu. Jangan-jangan presiden (menangani) yang kecil-kecil begini, yang gede-gede di sekitarnya dia diamkan," ucap Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/10).

"Kan jangan-jangan orang bilang begitu, dan di dalam demokrasi orang bebas menilai itu semua," lanjutnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi saat ini tidak memiliki arah. Rakyat tidak diajak atau tidak dilibatkan dalam menentukan arah penegakan hukum.

"Rakyat tidak diajak, pesimisme mulai muncul di mana-mana. Orang mulai ragu dengan apa yang dilakukan presiden," jelasnya.(rmol)