JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun berjalan sudah menunjukan beberapa prestasi yang cukup baik. Namun demikian menurut politisi Partai Demokrat ini PR alias pekerjaan rumah pemerintah masih cukup banyak.

Misalnya terkait tax amnesty, pemasukan negara dari pengampunan pajak itu menurutnya menunjukan pemerintah dalam tren menuju perbaikan ekonomi. Pemerintah sebisa mungkin harus mampu mencapai target pemasukan negara dari tax amnesty di tahun 2017 nanti.

"Jika dilihat dari targetnya nanti sampai April atau Maret 2017 itu mudah-mudahan itu juga bisa tercapai," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Dia berharap dengan berhasilnya tax amnesty, pemerintah dapat menyelesaikan proyek-proyek yang selama ini masih berjalan.

Kemudian masalah energi, menurutnya pertahanan energi Indonesia saat ini yang semakin menurun haruslah menjadi perhatian pemerintah. Dimana selama ini negeri ini kerab lebih mengutamakan energi dari bahan baku fosil.

"Banyak juga masalah pengadaan energi yang mampu yang kita harus kita kuatkan betul-betul banyak yang terbengkalai karena kita masih mengandalkan bahan baku fosil dan tidak ketahui bahan baku fosil itu pasti ada habisnya digali terus digali terus dan gali kali terus," jelas Agus.

Padahal, lanjut dia, sudah ada aturan yang mengatur tentang penggunaan energi dari bahan bakar non fosil seperti yang diatur dalam UU 21/2014 tentang Panas Bumi. Dia mendesak pemerintah untuk dapat memaksimalkan penerapan UU tersebut agar Indonesia mencapai ketahanan energi.

Karena menurutnya energi panas bumi ini merupakan energi yang ramah lingkungan. Hal itu sejalan dengan ratifikasi daripada pembatasan CO2 terkait dengan perubahan jangka panjang yang signifikan pada iklim rata-rata sebuah wilayah ataupun bumi secara keseluruhan di bumi (climate change).

"Jokowi sudah tanda tangan di Paris dulu dan itu akan dibawa ke Maroko untuk dibawa ke pertanggungjawabkan masalah kelemahan sistem tersebut energi panas bumi betul betul memenuhi daripada climate change tersebut dan kita ketahui energi panas bumi termanfaatkan 5 persen," tambahnya.

Tak kalah penting, lanjut Agus, terkait masalah hukum Freeport, dalam hal ini izin ekpor konsentrat yang baru-baru ini diperpanjang pemerintah. Dimana Freeport sama sekali belum membangun smelter. Padahal, UU 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara tidak membolehkan suatu perusahaan mengekspor minerba jika mereka tidak membangun smelter.

"Ini pelaksanaan penegakan hukum yang kurang tepat sehingga energi ini perlu di perbaiki dan ini harus dilaksanakan sekarang ini baru akan direvisi undang-undangnya. Harusnya kita mengexpor bahan bahan setengah jadi dan harus sudah melalui smelter tentunya," tegas dia.

Kemudian soal ekonomi. Menurutnya saat ini ekonomi negara sedang lesu. Penurunan ekonomi ini disebabkan karena turunnya daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.

"Kalau turunnya masyarakat menengah ke bawah dan tidak segera ditanggulangi sampai hari ini ditanggulangi itu tentunya akan mengakibatkan masalah karena menengah kebawah tidak bisa mengkonsumsi produk dalam negeri," bebernya.

Nah, perbaikan penanggulangan menurunnya ekonomi bangsa menurutnya harus segera diperbaiki dengan memberikan stimulan kepada masyarakat menengah kebawah agar mereka mampu membeli dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Sebab menurutnya jika produk dalam negeri tidak bisa terkonsumsi, perusahan perusahan industri dalam negeri bisa saja bangkrut dan melakukan PHK terhadap para pekerjanya.

"Memang sudah banyak paket ekonomi yang diberikan namun belum ada yang menyentuh untuk menaikkan daya beli masyarakat menengah kebawah," tukas Agus.(rmol)