JAKARTA - riautribune : Sebenarnya, praktik pungutan liar alias pungli oleh aparat negara kepada masyarakat adalah kebiasaan buruk yang sudah sangat lama berlaku di seluruh Indonesia.

"Sebenarnya masalah cukup lama, cukup menggurita di banyak tempat, menyangkut layanan publik," ungkap Ketua DPR RI, Ade Komarudin, ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).

Pria yang memiliki sapaan Akom ini mengungkapkan hal tersebut untuk menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh pihak kepolisian terhadap pegawai Kementerian Perhubungan yang melakukan pungutan liar. Kejadian yang diekspos besar-besaran itu terjadi setelah sebelumnya ada laporan dari Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumardi.

Akom meminta pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk terus menggalakkan operasi semacam itu. Ia menggunakan istilah, "jangan panas-panas tahi ayam". Maksudnya, menggebu-gebu mleakukan operasi di saat tertentu saja tetapi tidak lama kemudian akan redup.

"Gerakan itu gerakan yang konsisten dijalankan, jangan panas-panas tahi ayam, angot-angotan," tegas Akom.

Menurut dia, operasi penangkapan serupa pernah dijalankan pemerintah pada masa Orde Baru silam. Tetapi praktik yang sama masih saja terus berjalan sampai sekarang.

"Yang penting adalah konsistensi dan sistem pelayanan publik di daerah yang bagus dengan teknologi digital cukup canggih, dan itu tidak memungkinkan bagi pihak yang melayani dan tidak melayani melakukan hal seperti kemarin," jelasnya.(rmol)