JAKARTA - riautribune : Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan TNI untuk ikut berpolitik dalam 10 tahun lagi. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin berpendapat bahwa politik saat ini sudah cukup 'ramai' tanpa keterlibatan TNI.

"Kalau sekarang mungkin belum waktunya. Kenapa? Tanpa tentara saja sekarang sudah ricuh. Apalagi kalau ada," kata Tubagus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Purnawirawan TNI ini menilai pernyataan Jenderal Gatot itu sah-sah saja. Jika usul itu hendak direalisasikan, maka perlu ada pembahasan secara legislasi.

"Realitanya, UU belum mengizinkan. Kalau rakyat menghendaki merevisi UU, silakan. Caranya ya pemerintah dengan legislatif duduk bareng bahas itu," ucap politikus PDIP ini.

Menurut Tubagus, perlu diperjelas apakah prajurit TNI yang nantinya akan diberi hak politik atau TNI sebagai suatu organisasi. Opsi lainnya adalah apabila TNI dijadikan seperti utusan golongan.

"Kalau prajurit berpolitik, dia punya hak untuk memilih, mencoblos, ikut partai. Tapi kalau sekarang organisasinya mau ikut, ya harus amandemen UUD. Misalnya di DPD ada utusan golongan dan utusan daerah," jelas Tubagus.

TNI termasuk institusi yang netral, dilarang berpolitik. Namun, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo membuka kemungkinan 10 tahun ke depan bisa saja TNI tak lagi netral.

"Tapi ya belum siap sekarang, mungkin 10 tahun lagi, atau kapan, tergantung kondisi politik. Karena yang tentukan TNI ikut siapa undang-undang, yang buat siapa? Pemerintah dan DPR. TNI hanya ikutin saja. Jadi sekarang belum siap," kata Gatot usai prosesi kenaikan pangkat dilakukan di Kantor Panglima TNI, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

"Dikatakan harapan boleh, tapi yang jelas sekarang saya sebagai Panglima TNI belum siap. Entah 5-10 tahun lagi, yang akan datang," lanjutnya.(dtk)