PEKANBARU-riautribune: Rapat paripurna Pelaksanaan Pandangan Fraksi tentang APBD Perubahan 2016 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perlindungan hak perempuan dan tindak kekerasan berlangsung, Rabu (5/10).

Rapat itu dipimpin langsung  Wakil Ketua DPRD Sunaryo yang dihadiri Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi dan 39 orang anggota DPRD dari berbagai fraksi. Rapat ini adalah untuk menidak lanjuti hasil penandatangan MoU APBD Perubahan oleh Gubernur Riau dan wakil ketua DPRD Riau baru-baru ini.

Dalam rapat yang berlangsung, beberapa fraksi memberikan berbagai masukan, seperti fraksi Golkar yang dalam hal ini disampaikan oleh Erizal Muluk. Dalam pidatonya ia mengatakan bahwa dalam APBD Perubahan dana peribangan mengalami penurunan yang awalnya Rp4,08 triliun turun menjadi Rp 3,27 triliun atau 355,939 miliar. Penurunan ini disebabkan kurangnya pendapatan dari sektor bagi hasil pajak dan bukan pajak.

"Kita berharap ini adalah evaluasi kedepannya agar dana perimbangan ini bisa sesuai dengan yang ditargetkan, kepada Pemrov Riau sektor pajak bisa digenjot lagi, "katanya

Selain dana perimbangan lanjutnya yang menjadi masukan bagi pemprov Riau ialah total belanja daerah yang juga mengalami divisid. Total belanja daerah di perubahan ini katanya mencapai jumlah 10,364 triliun sedangkan target 72.3 triliun rupiah, jadi ada divisit anggaran sebesar Rp 3.132 triliun.

"Kami juga berharap kebijakan di Pemprov Riau juga sesuai dengan kemapuan Riau serta perlu penyesuaian daerah agar tidak ada lagi devisi anggaran terjadi, "jelasnya.(mbo)