JAKARTA - riautribune : Direktur Eksekutif PolMark Research Center (PRC) Eep Saefulloh Fatah menilai Pilkada DKI Jakarta 2017 akan berlangsung dua putaran. Menurut dia, dari hasil survei yang telah dilakukan, muncul sinyal bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, berpotensi mendulang suara terbanyak dalam putaran pertama. Setelah itu diikuti pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Bahkan, Eep menambahkan, tidak menutup kemungkinan Ahok akan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, mengulangi kekalahan inkumben pada Pilkada DKI Jakarta 2012. “Tersedia potensi yang cukup besar, petahana dapat ditumbangkan dalam Pilkada Jakarta 2017 ini,” kata Eep dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 Oktober 2016.

Eep mengatakan, pada surveinya Oktober ini, Ahok tetap menjadi calon gubernur yang paling dikenal oleh 1.100 responden yang diwawancarai. Angka menunjukkan 97,1 persen warga Jakarta mengenal Ahok.

Namun hanya 58,3 persen yang mengaku menyukai Ahok. Sedangkan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat urutan kedua setelah Ahok, diikuti Agus Harimurti Yudhoyono untuk calon gubernur yang dikenal.

Hasil survei menunjukkan sebanyak 82,8 persen responden mengenal Anies dan 81,5 persen mengenal Agus. Namun Anies lebih disukai dibanding Ahok dan Agus. Eep mengatakan sebanyak 63,1 persen responden menyukai Anies dan 53,5 persen menyukai Agus.

Adapun untuk calon wakil gubernur, Djarot Saiful Hidayat masih menjadi orang yang lebih dikenal dibanding Sandiaga Uno dan Sylviana Murni. Popularitas Djarot pada survei Oktober ini mencapai 79,6 persen. Namun responden yang menyukai sosok kader PDIP itu hanya 46,9 persen.

Untuk Sandiaga, sebanyak 75,6 persen responden mengenalnya, tapi responden lebih suka dia dibanding Djarot, yaitu sebesar 50,8 persen. Sedangkan untuk Sylviana, 56,1 persen responden mengaku mengenal dia, tapi hanya 32,7 persen yang menyukainya.

Menurut Eep, secara umum, warga Jakarta menilai Ahok dan Djarot berhasil dalam hal penyediaan transportasi umum yang memadai, pembersihan sungai-sungai di Jakarta, perbaikan fasilitas angkutan dan jalan raya, serta perbaikan kinerja birokrasi. Sedangkan untuk menanggulangi banjir, kemacetan, penertiban permukiman liar, dan pedagang kaki lima, mereka dinilai gagal.(tmpo)