JAKARTA - riautribune : Proyek penggusuran besar-besaran pemukiman warga miskin yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta harus dihentikan sesegera mungkin.

Itulah bunyi tuntutan dari salah satu organisasi mahasiswa tertua, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), kepada Gubernur Jakarta, Basuki Purnama (Ahok). Mereka meminta tindakan zalim kepada "wong cilik" tidak dilanjutkan.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Pengurus Pusat KAMMI, Riko P. Tanjung, menyatakan bahwa rentetan penggusuran, terakhir dilakukan di kawasan Rawajati, merupakan bukti ketidakpedulian Ahok terhadap rakyat ekonomi lemah dan sebaliknya sangat akomodatif terhadap para konglomerat.

"Coba bandingkan dengan sikapnya terkait reklamasi di Teluk Jakarta yang dibelanya mati-matian. Oleh karena itu, KAMMI tegas meminta pemerintah DKI ramah kepada rakyat kecil yang juga punya hak sama dengan mereka yang punya modal,” kata Riko dalam siaran persnya.

Riko menegaskan posisi KAMMI yang menolak tindakan represif terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah DKI di bawah komando Gubernur Ahok.

Riko meminta tindakan yang berhubungan dengan rakyat dilakukan dengan cara manusiawi, mengutamakan dialog, dan menghindari kekerasan.

"Indonesia sudah merdeka 71 tahun, tapi kezaliman terhadap rakyat terus terjadi. Perlu diingat, bahwa negara ada untuk melindungi semua hak-hak rakyat. Jangan sampai rakyat malah tertindas di negeri sendiri, sementara warga negara asing dihamparkan karpet merah," sindir Riko.

KAMMI berjanji, jika penggusuran dan kekerasan terhadap rakyat miskin terus dilakukan Pemprov DKI, maka organisasinya akan segera melakukan aksi massa di Balaikota untuk "mengusir" Ahok.(rml)