PEKANBARU - riautribune :Foto terbaru yang membuat pengguna media sosial terperangah beredar. Foto itu diduga para petinggi aparat hukum di Riau sedang kongkow-kongkow denga perusahaan pembakar lahan.

Diduga foto tersebut yakni Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Toni Hermawan, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Rifai Sinambela, Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan, dan beberapa Polisi di jajaran Polda Riau lainnya. Mereka tampak seperti sedang “kongkow-kongkow” bersama bos PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) yang saat ini lahannya terbakar hebat di kabupaten Rohil dan Rohul.

Setelah foto ini beredar, banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Seperti Badan Eksekutif Mahasiswa dan Bahana Mahasiswa Universitas Riau bersama Wahana Lingkungan Hidup, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru, Riau Riset Center, dan Pakar Lingkungan Hidup Dr Elvriadi juga menyoroti foto diduga jajaran polisi di Riau kongkow-kongkow dengan bos perusahaan yang dinilai bermasalah tersebut.

Foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan dari kongkow-kongkow tersebut antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan. Temasuk di balik penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan/Penyelidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan di Riau tahun 2015 lalu yang mengakibatkan kabut asap hebat di Riau hingga menimbulkan korban jiwa.

Jelas bahwa munculnya foto tersebut telah melukai 6 juta rakyat Riau korban asap, khususnya 300 kepala keluarga di Kabupaten Rohul dan Rohil yang harus mengungsi karena asap dari kebakaran yang terjadi di lahan PT APSL.

"Kami merasa bahwa kongkow-kongkow yang dilakukan Polda Riau ini bersama Pengusaha PT APSL untuk mengamankan posisi perusahaan terkait permasalahan kebakaran hutan dan lahan Riau," kata Presiden Mahasiswa BEM UR, Abdul Khair.

Atas dasar kekecewaan dan duka rakyat Riau, maka BEM Universitas Riau menunutut dengan tegas Presiden Jokowi segera bentuk tim Independen untuk menyelidiki penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan pembakar hutan dan lahan di Riau yang dinilai sangat tidak layak. Lalu menuntut Kapolri mencopot aparat yang terlihat di foto yang sedang kongkow–kongkow bersama Bos PT APSL.

"Terakhir, kami menuntut Kapolri copot Kapolda Riau selaku orang yang bertanggung jawab dalam hal ini kami nilai sangat tidak optimal dalam menjalankan tugasnya," terangnya.

Jika dalam waktu dekat tuntutan dari BEM Universitas Riau tidak dipenuhi dalam waktu 3 hari, katanya, maka pihaknya akan melaksanakan Aksi Massa untuk menuntut hal sebagaimana dimaksud.

"Pihak Polda Riau seharusnya fokus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang telah meresahkan masyarakat selama 19 tahun ini. Dalam menjalani tugas dan fungsinya Polda Riau seharusnya menjunjung tinggi etika dalam Institusi Kepolisian, bukan melakukan tindakan yang mempermalukannya," pungkasnya(drc)