JAKARTA - riautribune :Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberhentikan Bambang Dwi Hartono sebagai Pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta. DPP PDIP kemudian mengangkat Ady Wijaya sebagai Ketua DPD PDIP DKI Jakarta definitif.

Bambang diberhentikan dari Plt Ketua DPD DKI setelah beberapa kali secara tak langsung terlibat dalam aksi menolak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta.

Sejumlah aksi Bambang menolak Ahok di antaranya menerima pengunjuk rasa dari Jaringan Rakyat Miskin Kota (JMRK) dan Urban Poor Consortium Jakarta yang mendesak PDIP tidak mencalonkan Ahok. Sebelumnya Bambang bersama sejumlah pengurus PDIP juga pernah kedapatan menyanyikan yel yel 'Ahok pasti tumbang' saat rapat internal.

Bambang selaku Plt Ketua DPD PDIP DKI juga pernah ikut dalam deklarasi 7 partai pemilik kursi di DPRD Jakarta untuk melawan Ahok.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah membantah bahwa pencopotan Bambang DH ini terkait dengan sikapnya yang menolak Ahok. Menurut dia, pencopotan seorang Plt untuk kemudian mengangkat pejabat definitif ini sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDIP.

Dalam aturan PDIP, jabatan Plt tak boleh diemban selama 3 bulan. Sementara Bambang DH sudah menjabat lebih dari 3 bulan setelah Boy Sadikin menyatakan undur diri dari jabatan Ketua DPD PDIP DKI.

"Dengan demikian tidaklah tepat pendapat yang mengatakan pergantian Bambang DH dari jabatan Ketua Plt PDI Perjuangan DKI Jakarta karena dia menolak Ahok," kata Basarah kepada wartawan, Selasa (30/8/2016).

"Pergantian Bambang DH dari jabatannya sebagau Plt Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta kepada Ady Wijaya karena memang tugas utama dia sebagai Ketua DPP bidang Pemilu harus fokus mengurus 101 Pilkada serentak 2017 di seluruh Indonesia," Basarah menambahkan.

Basarah mengakui bahwa memang di PDIP ada pihak yang setuju dan menolak Ahok sebagai Bacagub DKI meskipun dipasangankan dengan kader 'Banteng' Djarot Syaiful Hidayat. Namun dinamika itu masih dinilai sebagai sesuatu yang wajar dalam sebuah partai.

"Berbagai dinamika politik partai kami di DKI Jakarta terkait pilkada DKI termasuk penolakan terhadap Ahok adalah dinamika dan dialektika politik yang wajar dalam tradisi PDI Perjuangan sebagai partai penganut mahzab demokrasi terpimpin yang menjaga disiplin hirarki kepemimpinan organisasi," kata Basarah.

Bambang DH sendiri mengakui bahwa pencopotan ini adalah hal yang wajar. Apalagi statusnya hanya sebagai Plt. "Dalam organisasi biasa saja. Kan memang Plt, hanya sementara," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (30/8/2016).(dtk/rt)