JAKARTA - riautribune : Ketua DPR Ade Komarudin menggagas adanya sekolah parlemen dalam rangka meningkatkan kualitas anggota dewan. Gagasan ini dinilai Sekjen PPP sekaligus anggota Komisi III DPR Arsul Sani perlu dikaji secara lebih mendalam.

"Saat ini hampir semua parpol memiliki apa yang dikenal sebagai sekolah demokrasi atau sekolah politik, atau mulai mengintroduksi latihan kader dan kepemimpinan di mana salah satu fokusnya adalah mempersiapkan kader atau anggotanya menjadi anggota DPR dan DPRD yang handal," kata Arsul ketika berbincang, Jumat (26/8/2016).

"Nah, saya kira perlu kajian mendalam supaya jangan tumpang tindih yang akhirnya tidak produktif dan hanya menghabiskan anggaran," sambung dia.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan kalaupun sekolah parlemen itu pada akhirnya dibuat, maka lebih baik DPR meminta agar pengelola dan penyelenggaranya adalah Lembaga Pertahanan tahanan Nasional (Lemhanas).

"Mengapa Lemhanas? Ini belajar dari kursus 3 minggu yang waktu dibuat oleh DPR bekerjasama dengan Lemhanas dimana para anggota DPR baru periode ini diminta ikut selama 3 minggu. Itu merefresh pikiran-pikirannya tentang konsep bernegara, nasionalisme, hankamnas ipoleksosbud dan lain-lain, " paparnya.

Menurutnya, Lemhanas itu kental dengan elemen disiplin militer, maka bisa membuat pesertanya menjadi profesional dan berintegritas.

"Jadi DPR jangan buat sendiri, kembangkan saja apa yang pernah dibuat bersama dengan Lemhanas di Agustus/Septembrer 2014 lalu," ucapnya.

Ketua DPR Ade Komaruddin menggagas adanya sekolah parlemen untuk anggota dewan. Sekolah ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas anggota parlemen. Soal anggaran, Ia menyampaikan anggaran yang digunakan sekolah parlemen ini.

"Masih dalam pembahasan, anggaran sangat sedikit. Belum ada anggarannya baru aja pembahasan," ujar pria yang akrab disapa Akom ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).