PEKANBARU - Riautribune : Terkait Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah, DPRD Riau menyangkan penahanan dan penangguhannya, khususnya bagi Provinsi Riau dan pemerintahan kabupaten lainnya di Riau, yang dilakukan oleh pusat karena penerimaan negara tidak mencapai target.

Ketua Komisi C DPRD Riau, Aherson mengatakan, seharusnya jika dilakukan penahanan atau penangguhan seperti ini tidak dilakukan ditengah jalan seperti ini. Ia memperkirakan, akan cukup banyak terjadi kekacauan hampir di semua daerah, tak terkecuali Provinsi Riau.

“Kita tidak melarang kalau dilakukan penahanan seperti ini dengan tujuan untuk efisinsi dan solusi dari tidak tercapainya target. Tapi bagi daerah yang sudah memiliki kegiatan diawal tahun, ini kan jadi masalah, karena mungkin ada yang sudah lelang. Kalau dilakukan penahanan, harusnya tidak dilakukan dipertengahan tahun seperti ini,” kata Aherson,Kamis (25/8).

Politisi Demokrat ini memastikan, masalah ini akan berdampak kepada sejumlah program, baik di Pemprov Riau, atau pun kabupaten/kota yang juga terkena penahanan DAU ini. Sehingga pemerintah tidak bisa komitmen dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya.

“Ini pasti akan berpengaruh pada program. Karena semua sudah disusun dalam APBD. Kita minta pusat itu tak main potong saja seperti ini. Walau pun ditunda istilahnya, ini tetap saja akan berpengaruh, karena kontrak-kontrak kan harus diselesaikan sesuai dengan target,” jelas Aherson.(antr)