JAKARTA - riautribune : Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengungkapkan, pemerintah dan DPR sebelumnya telah sepakat bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji menggunakan kurs rupiah.

Hal ini dilakukan untuk menghindari fluktuasi nilai tukar dollar AS terhadap rupiah yang justru memberatkan calon jemaah haji.

"Alhamdulillah kami putuskan kurs itu dalam rupiah, sebanyak Rp 34 juta sekian. Juga termasuk penghematan 132 US dollar (AS)," kata Ali saat menggelar konferensi pers usai melepas kloter pertama calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Selasa (9/8/2016).

Meski biaya penyelenggaraan haji berkurang, ia optimistis kualitas pelayanan yang akan diberikan pemerintah terhadap para jemaah tetap terjaga.

Guna menjamin hal itu, Komisi VIII berencana akan menerjunkan tim untuk memantau secara langsung jalannya proses ibadah haji.

Pemantauan itu dilakukan tak hanya di Tanah Air terhadap 12 embarkasi yang ada. Melainkan, pemantauan juga dilakukan di Tanah Suci, yakni di Mekkah dan Madinah.

Di samping itu, pemantauan juga akan dilakukan terhadap pemberian fasilitas kesehatan yang diberikan Kementerian Kesehatan.

"Kesediaan obat, kesiapan petugas di lapangan, kerjasama lintas sektor dan ini sangat penting. Sebab, data dari Kemenkes ini menyebutkan jika 51 persen jemaah kita itu riskan kesehatannya," ujar Ali.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melepas kloter pertama calon jemaah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Pelepasan itu mewakili 11 kloter dari sembilan embarkasi yang akan bertolak ke Tanah Suci pada hari ini. Adapun jumlah jemaah yang akan terbang hari ini sebanyak 4.459 calon haji.(kmps/rt)