JAKARTA - riautribune :Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) palsu beredar di Cimahi. Modusnya, pelaku yang mencetaknya menawarkan kartu BPJS ke masyarakat yang cukup dibayar sekali, yakni Rp100 ribu.

Menyikapi itu, anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait untuk mendalami kasus itu. Terlebih masalah kesehatan masyarakat jadi sorotan setelah terungkapnya kasus vaksin palsu.
Kemenkes Didesak Dalami Kasus BPJS Palsu


"Apa pun alasannya, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah. Soal BPJS, itu kemungkinan terjadi karena ada warga yang merasa berhak, tetapi tidak tercatat sebagai penerima. Ada oknum yang menawarkan, lalu disambut oleh warga. Bisa jadi bermula dari proses pendataan kepesertaan penerima BPJS," ujar Saleh, Selasa (26/7/2016).

Menurutnya, tindakan pemalsuan seperti itu tidak dapat ditolerir. Perlu upaya dan kerja keras pemerintah untuk menghentikan praktik tersebut.

"Keberhasilan kebijakan program bantuan sosial mestinya harus didasarkan pada basis data yang benar," tegasnya.

Selain itu, Saleh juga meminta Kemenkes bersama BPOM meningkatkan pengawasannya pada peredaran obat dan makanan. Sebab, belakangan banyak terjadi peredaran obat-obat terlarang di internet. Banyak konsumen yang memesan obat-obat tersebut tanpa memerlukan resep dokter.

"Ini berbahaya. Jika kelebihan dosis dan juga disalahgunakan, obat-obat terlarang itu bisa lebih bahaya dari narkoba," sebutnya.

"Saya malah khawatir, pemerintah belum mempunyai sistem pengawasan peredaran obat via internet seperti itu. Padahal, transaksi lewat internet, hari ini menjadi pilihan banyak orang. Lagi pula, orang akan berpikir untuk apa beli obat di apotek yang mensyaratkan resep dokter jika bisa diperoleh lewat jalur tidak resmi di internet?," tutupnya.(okz/rt)