JAKARTA - riautribune :Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan bakal melakukan kocok ulang Kabinet Kerja. Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai posisi kementerian tertentu harus diisi sosok profesional.

Jaksa Agung (JA) misalnya, posisinya yang cukup strategis dalam penegakan hukum, dianggap harus diisi oleh sosok nonparpol. "Termsauk Jaksa Agung, karena ini kan posisi yang sensitif," ujar Hendri, Sabtu (23/7/2016).

Hendri menambahkan, eksekusi mati para terpidana cabut nyawa juga harus segera dilakukan. Alhasil, ia menganggap Presiden Jokowi berhak menanyakan ke Kejaksaan alasan penundaan pelaksaan hukuman mati.

"Presiden bakal bertanya kenapa baru dilakukan, karena memang sudah harus dilakukan kemarin-kemarin," imbuhnya.

Selain itu, kementerian lain yang juga harus diisi oleh para profesional lanjut Hendri ialah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Terlebih kedua kementerian tersebut merupakan bendahara negara.

"Sebaiknya kalau reshuffle, pos yang mestinya diisi profeninal, misal Menkeu, BUMN, Jaksa Agung harusnya profesional. Ini kan seperti bendahara negara, misal Menkeu dan BUMN," tandasnya. (okz/rt)