JAKARTA - riautribune : Ketua DPR Ade Komarudin akan mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk membuat Crisis Center terkait peredaran korban vaksin palsu. Crisis Center dinilai penting.

"Kami mendorong dan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan terkait dengan pembuatan Crisis Center. Nantinya ini akan sangat bermanfaat untuk para orang tua korban," ujar Akom saat bertemu dengan perwakilan orang tua korban vaksin palsu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016). Hadir juga menemui para orang tua korban yaitu dua Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Fahri Hamzah, serta Ketua Komisi IX Dede Yusuf.

Akom berharap dengan adanya Crisis Center ini bisa terungkap dengan terang benderang siapa saja pihak yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu.

"Dengan ini kita juga harus menelusuri bagaimana awalnya vaksin ini bisa beredar. Kita harus cari akar masalahnya," kata Akom.

"Masalah vaksin palsu terkait pihak-pihak lain, tentu kita harus berurusan dengan BPOM dan terkait dengan tata niaga vaksin maka BUMN juga harus ditelusuri," imbuhnya.

Akom menambahkan, anggota dewan akan membuat Panitia Kerja (Panja) terkait kasus ini. Jika diperlukan, kata Akom, ada kemungkinan dibuat Panitia Khusus (Pansus) pengawasan peredaran vaksin palsu.

"Setelah ini kami akan rapat pimpinan. Kami melihat perlu adanya Panja. Apakah nanti ada Pansus atau tidak nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi IX," ungkapnya.

Dari sisi orang tua, mereka menyatakan kecewa dengan pihak rumah sakit yang terkesan menganggap enteng persoalan vaksin palsu. Perwakilan orang tua juga menyatakan kekecewaan mendalam pada salah satu rumah sakit.

"Kami memilih RS Harapan Bunda atas dasar kepercayaan. Kami yakin rumah sakit ini yang terbaik dibanding harus ke Puskesmas atau rumah sakit lain. Tapi kepercayaan kami dikhianati," ujar perwakilan orang tua korban, August Siregar.

Ia merasa pihak rumah sakit tidak merespons apa yang menjadi tuntutan mereka secara cepat. Padahal, kata dia, para orang tua sudah berusaha kooperatif menanggung pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit.

"Rumah Sakit Harapan Bunda agak bandel manajemen nya, padahal dari segi anarkis orang tua di Harapan Bunda tidak ada. Kami merasa kami baik rumah sakit harbun semakin merajalela," kata dia.

Secara terbuka, Ia juga merasa pihak pemerintah gagal dalam melakukan fungsi pengawasannya karena peredaran vaksin palsu sudah ada sejak tahun 2003.

"Kami sangat menghargai kalau ada pengawasan dari Kemenkes atau BPOM harusnya ini tidak tejadi," ujarnya.(dtk/rt)