JAKARTA - riautribune : Terulangnya penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok separatis Abu Sayyaf menunjukan bahwa pemerintahan Joko Widodo gagal mengamankan kedaulatan NKRI.

"Penyanderaan ini seharusnya tidak terjadi, kedua kali pun seharusnya tidak boleh terjadi, tapi ini sudah terjadi sampai empat kali. Saya kira ini menunjukan kegagalan kita dalam mengamankan wilayah kedaulatan kita sendiri," sesal Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).

Menurutnya masih banyak pekerjaan politik luar negeri Indonesia yang belum maksimal, termasuk dalam melindungi WNI.

"Jadi dalam kasus penyanderaan seperti ini maupun kasus Laut Cina Selatan, saya kira kita dalam posisi yang pasif," lanjutnya.

Harusnya, tambah dia, untuk mencegah terjadinya penyanderaan yang berulang, pemerintah dari awal sudah memberikan peringatan perjalanan kepada masyarakat yang hendak melintasi perairan rawan perompakan.

"Di sini adalah tugasnya pemerintah untuk memberikan satu mapping agar wilayah tersebut tidak dimasuki karena banyak bajak laut atau penyanderaan. Jika memang harus atau wajib melewati wilayah itu, dengan dikawal oleh tentara atau polisi," desaknya.

Politisi Partai Gerindra ini mendesak pemerintah segera melakukan upaya perlindungan terhadap WNI dengan berbagai cara.

"Kalau kita bisa kenapa tidak dilakukan? Sepanjang untuk melakukan mengamankan kedaulatan wilayah atau rakyat, DPR pasti dukung," pungkasnya.(rmol/rt)