JAKARTA-riautribune: Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra M. Nizar Zahro meminta kepada semua pihak agar tidak saling menyalahkan atas kemacetan parah saat arus mudik di Tol Pejagan dan Tol Brebes Timur (Brexit).

"Saya tidak begitu (desak copot Kakorlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto), minimum harus disampaikan kepada masyarakat terutama pemerintah memohon maaf, tidak boleh berstatemen yang saling menyalahkan. Kayaknya kurang koordinatif gitu," kata Nizar di Jakarta, Senin (11/7/2016).

Menurut dia, pengamanan dan pengaturan arus mudik itu merupakan tugas Kementerian Perhubungan, Kementerian PU/BPJT dan Korlantas Polri. Sehingga, apabila terjadi insiden saat arus mudik maka itu kesalahan kolektif kolegial.

"Jadi bukan hanya pengatur lalu lintas tapi juga infrastruktur jalan tol/non tol kita kurang siap, kemudian Kemenhub juga kurang siap," ujar anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia menjelaskan padahal aparatur pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten khususnya di jalur-jalur Jawa antara Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur itu benar-benar mempersiapkan sesuai tupoksi masing-masing.

Menurut dia, kalau tugas pokoknya di jalan tol/non tol itu tugasnya Kemenpupera agar menyampaikan jalur-jalur mana yang bisa dilewati arus mudik atau alternatif lain. Kalau jalur tol berarti jalur bebas hambatan, kalau jalur bebas hambatan mestinya orang bisa lewat dgn kecepatan tinggi.

"Namun apa yang terjadi, karena antrean yang begitu mengular, begitu panjang di pintu tol, ditambah lagi pembayaran yang manual, akhirnya mengakibatkan horor macet di Brexit. Saya pikir ini harus kordinasi yang perlu diperbaiki," tandasnya.(ilc/rt)