PEKANBARU, Riautribune.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau beberapa waktu lalu telah membentuk sejumlah komisi dan lembaga di bawah organisasi keagamaan tersebut. Salah satu lembaga yang dibentuk dan dilantik keoengurusannya adalah Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (Pinbas). 

Pasca pelantikan yang berlangsung di aula Mesjid Agung An Nur tanggal 11 Desember lalu, Pinbas MUI Riau langsung mengambil langkah konkret dengan menyelenggarakan silaturahmi dan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pekanbaru, berlangsung dikantor MUI Riau, Selasa (27/12). 

Ketua Pinbas MUI Riau, Drs Idris Skm, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk memperkuat koneksi dengan UMKM sekaligus mengidentifikasi potensi binaan. 

Didampingi Wakil Ketua M Uzer, Bendahara Dr. Marhamah Spd. ME.d, Ketua Divisi UMKM Supianto S.Sos, Wakil Sri Redjeki, dan Yelia Erawati, Idris Skm mengungkapkan bahwa respon positif dari UMKM yang bersedia bergabung menjadi binaan Pinbas mendorong mereka untuk membagi kegiatan dalam tiga angkatan pada tanggal 26, 27, dan 28 Desember 2023. 

Saat ini, Pinbas telah berhasil mendata sekitar 150 UMKM di Pekanbaru, dengan target jangka panjang mencapai 1000 UMKM di kota tersebut dan lebih dari 2000 UMKM di seluruh Riau. 

Idris Skm, yang juga mantan direktur BUMD Meranti ini menjelaskan bahwa setelah resmi menjadi binaan Pinbas, UMKM akan menjalin kerjasama dengan BRK Syariah, Baznas, perusahaan BUMN, dan perusahaan lokal untuk mendapatkan bantuan modal usaha. 

"Pinbas bukan hanya perusahaan yang mencari modal kredit, tetapi juga menjadi penghubung yang merekomendasikan anggota binaan kepada pihak yang dapat memberikan dukungan finansial," tegasnya. 

Selain itu, Pinbas juga akan membantu pelaku UMKM yang menjadi binaannya untuk mengembangkan usaha dengan prinsip-prinsip syariah sehingga bisnis yang dikelola juga menjadi lebih berkah. 

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa dalam waktu tiga bulan, Pinbas berencana membuka gerai UMKM. Mantan wartawan senior Riau Pos ini menambahkan bahwa pada akhir bulan, mereka akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang akan membahas program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang.***