Datangi Komisi I, FKPMR Ajukan Tiga Nama Sebagai Calon Pj Gubernur, Tolak Nama SF Harianto

Kamis, 30 November 2023

Pertemuan FKPMR dengan anggota DPRD Riau di ruang komisi I

PEKANBARU, Riautribune.com - Sejumlah tokoh dan sesepuh masyarakat Riau yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mendatangi gedung DPRD Riau. Kedatangan FKPMR tersebut dalam rangka menyampaikan aspirasi dan usulan tiga nama untuk dijadikan sebagai calon Penjabat (Pj) Gubernur Riau. 

Tiga nama yang diusulkan FKPMR ini diantaranya, Dr. Drs. H. Suhajar Diantoo, M.Si (Sekretaris Jenderal Kemendagri), Erwin Dimas, S.E., DEA., M.Si, dan Prof. Dr. Hj. Sri Indarti, S.E., M.Si (Rektor Universitas Riau).

Kehadiran rombongan FKPMR dipimpin oleh Wakil Ketua Umum FKPMR, Hj Azlaini Agus. Tampak juga hadir mantan Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Asri Auzar, Fakhrunnas MA Jabbar, HM Yunus, Said Amir Hamzah, dll. 

Kehadiran para tokoh ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, didampingi beberapa Anggota DPRD Riau, diantaranya Mardianto Manan, Zulkifli Indra, Ade Hartati, dan Agus Triansyah. Tidak nampak satu pun unsur pimpinan DPRD Riau dalam menyambut kehadiran para tokoh masyarakat tersebut. 

Dalam kesempatan itu,  Azlaini Agus menyebutkan beberapa pertimbangan FKPMR dalam pengusulan Pj Gubernur Riau. 

Adapun syarat dan kriteria untuk dijadikan Calon Pj Gubernur Riau adalah sebagai berikut : 

1. Mestilah Putera Jati Melayu Riau yang memiliki integritas terpuji dan teruji, kredibilitas yang tinggi, kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi unggul, figur yang memiliki historis dan ikatan emosional secara langsung dengan Riau atau figur yang memahami daerah dan persoalan-persoalan di Riau.
FKPMR tetap menjunjung semangat kebhinekaan, namun adalah hal alamiah bahwa perbaikan nasib suatu kaum ditentukan oleh kaum itu sendiri, tersebab yang lebih tahu dan paham tentulah kaum itu sendiri.

2. Sosok yang dapat menjawab dan memberikan solusi konkrit pada persoalan- persoalan ekonomi dan sosial di Riau. Siap memberikan komitmen untuk mengabdi membangun Riau dengan ikhlas dan dedikasi terbaik. 

3. Figur yang paham dan berpengalaman dengan administrasi birokrasi dan pemerintahan sekaligus memiliki strong leadership. Dengan demikian diharapkan dapat melakukan reformasi birokrasi secara cermat dan bijak, agar birokrasi pemerintahan Riau benar-benar berpikir dan berbuat serta memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dengan tetap memiliki karakter Melayu. 

4. Figur yang memiliki jejaring nasional maupun internasional yang kuat dan luas di berbagai lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, dengan kemampuan komunikasi diplomatis maupun pendekatan personal persuasif untuk menyakinkan pemerintah pusat bahwa Riau memerlukan dana pembangunan yang sangat besar untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Figur yang paham dan berpengalaman langsung dengan proses penetapan kebijakan dan politik anggaran di tingkat nasional. 

5. Figur yang dapat menjadi koordinator pembangunan antar daerah dan pemersatu semua shareholder dan stakeholder pembangunan di Riau. Penjabat Gubernur Riau harus mampu mengkoordinir dan berkolaborasi dengan para Bupati/Walikota maupun komponen masyarakat pemangku kepentingan pembangunan di Riau, pembangunan di Riau harus dilakukan secara bersinergi, kolaboratif dan inovatif (pentahelix collaboration strategy).

Berdasarkan kriteria itu, Azlaini menegaskan sosok calon Pj yang bermasalah secara etika dan moral. Karena itulah nama Sekdaprov Riau, SF Hariyanto yang disebut-sebut sebagai calon yang punya peluang, tak diusulkan oleh FKPMR.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim mengapresiasi kehadiran para tokoh masyarakat dan FKPMR ke DPRD. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan sebagai wujud kepedulian para tokoh dan sesepuh masyarakat terhadap masa depan daerah ini.

"Kita dari Komisi I memang jauh-jauh hari sudah mengimbau seluruh elemen masyrakat Riau untuk ikut memberi usulan soal Pj Gubernur Riau ini. Usulan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan DPRD Riau dalam merumuskan siapa yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Eddy pun mengajak seluruh elemen masyarakat Riau mengawal proses ini bersama-sama hingga nanti diputuskan oleh pemerintah pusat. ***