PEKANBARU, Riautribune.com - Komisi III DPRD Riau yang membidangi pendapatan dan BUMD telah melakukan evaluasi terhadap PT Riau Petroleum terkait realisasi program kerja selama tahun 2022 dan target pada tahun ini. 

Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar di Pekanbaru, Rabu (15/2/2023), mengatakan secara bergilir sudah memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Riau, salah satunya adalah PT Riau Petroleum. Dalam rapat dengar pendapat yang belum lama ini digelar, pihaknya meminta keterangan kepada Riau Petroleum soal pengelolaan Partipacing Interest (PI) 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau. 

"Kita tanyakan soal realisasi PI 10 persen migas yang dipercayakan pengelolaan kepada Riau Petroleum. Dari pemaparan mereka sudah ada realisasi PI 10 persen di WK migas Siak. Yang lain masih on progres," kata Markarius seperti dilansir antara. 

Untuk target dividen yang disetor ke kas daerah pada tahun ini, kata Markarius, nilainya mencapai Rp450 miliar sehingga pihaknya meminta agar perusahaan milik daerah itu bekerja keras memenuhi target yang ditetapkan. 

"Memang tahun sebelumnya target mereka tidak tercapai karena mungkin disebabkan kondisi keuangan di BUMD ini yang belum sepenuhnya membaik. Tapi tahun ini untuk APBD 2023 ditargetkan senilai Rp450 miliar," ucap politisi PKS Riau itu. 

Riau Petroleum harus berupaya untuk mengejar target yang telah ditetapkan. Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan. 

"Besar harapan kami keberadaan BUMD  berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Ada potensi sumber PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini. Apalagi kita sebagai daerah penghasil migas," ucap dia. ***