PEKANBARU-riautribune:  Komisi I DPRD Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Senin (13/2/2023). 
Ketua Komisi I Eddy A Mohd Yatim SSos MSi kepada sejumlah media menyebutkan, pihaknya ingin mendorong partisipasi maksimal masyarakat dalam mengikuti Pemilu pada 2024 mendatang, sehingga diharapkan menghasilkan wakil rakyat yang legitimate, termasuk juga pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024.

Eddy A Mohd Yatim SSos MSi yang langsung memimpin rapat menjelaskan, rapat bersama ini adalah upaya DPRD bersama Pemprov Riau dalam mensinergikan kebijakkan, sehingga turut bersama KPU dan Bawaslu Riau mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada 2024 yang partisipatif.
"Kita ingin partisipasi pemilih di Riau maksimal,” tegas Eddy A Mohd Yatim yang berasal dari Fraksi Demokrat ini.
Eddy A Mohd Yatim menjelaskan, pihaknya menggelar rapat yang dihadiri oleh Ketua KPU Riau, Bawaslu Riau, Asisten I Masrul Kasmi, Kepala Kesbangpolinmas Riau, Kadis Kominfotik, Kadis Pemdesdukcapil, Biro Tapem. Sedangkan dari Komisi I hadir Dr Mardianto Manan, H Suprianto, Andi Darma Taufik.

“Kami sengaja menghadirkan OPD mitra, sehingga ada rencana aksi bersama, yang sinergis, dan berkelanjutan, dalam mendorong tahapan-tahapan Pemilu dan Pemilukada 2024,” kata Eddy A Mohd Yatim.
Disampaikan Ketua Fraksi Demokrat ini, tadi ketua KPU juga menjelaskan, saat ini tengah berjalan tahapan Coklit, artinya, bagaimana kemudian semua OPD yang diundang tadi, turut bisa mendorong partisipasinya, agar informasi Coklit ini mampu sampai ke masyarakat dengan efektif.

Ditegaskan Eddy, dalam rapat bersama tadi, terlihat beberapa penjelasan dari setiap OPD, bagaimana kemudian fungsi dan tugas mereka bisa dapat lebih sistematis dalam mendorong persiapan tahapan tahapan Pemilu.
"Seperti halnya pada tahapan Coklit, kita berharap agar Diskominfo bisa mendorong, agar program ini bisa terpublikasi dan tersampaikan info kepada masyarakat se Provinsi Riau. Sementara tugas lainnya, seperti data kependudukan yang terupdate, tentu perlu komunikasi yang intens antara Disdukcapil dengan KPU dan Bawaslu," ucap Eddy A Mohd Yatim.
    Pada kesempatan yang sama Ketua KPU Riau, M Ilham Yasir menuturkan bahwa akan ada tahapan yang dijalankan sepanjang kurang lebih dua tahun sejak tahun 2022 hingga awal februari 2024, atau setara dengan 20 bulan.

"Kami berharap tahapan-tahapan ini, bisa didorong dan sinergis dengan program OPD Pemerintah Provinsi Riau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih, kepada komisi I, sehingga rapat ini dapat dilaksanakan dan dihadiri oleh OPD mitra, yang nantinya bersama sama mendorong paritipasi pemilih di tahun 2024," ucap Ilham Yasir yang pernah bertugas di Jawa Pos Grup ini.
Mardianto Manan dalam pernyataannya merekomendasikan, agar ada sebuah komunikasi yang intens, mulai dari apa saja tahapan yang akan dilalui, sehingga menjadi pedoman bagi OPD mitra komisi I, yang diturunkan dalam sebuah rencana aksi bersama, sehingga terlaksana program rencana aksi bersama mensukseskan Pemilu dan Pemilukada.
      Sementara itu, Ketua KPU Riau Ilham Yasir juga menawarkan, bahwa ada ruang dimana publik bersama pemerintah daerah dapat aktif point E, pengumuman dan evaluasi dari masyarakat. 
"Jika ada warga ataupun kita yang belum masuk dalam data DPT, pada momen inilah bisa melakukan komplain. Jika ada komplain ternyata data diri yang belum masuk, saat inilah perlu dilakukan evaluasi," ucap Ilham.