BAGANSIAPIAPI, Riautribune.com - Penerimaan daerah Rokan Hilir (Rohil) dari sektor retribusi tera dan tera ulang alat timbang dan ukur pada tahun 2022 memenuhi target penerimaan daerah.

Memenuhi target penerimaan retribusi daerah dari tera dan tera ulang alat timbang dan ukur tersebut disampaikan Kasi Tera Ulang Alat Timbang dan Ukur UPT Meterologi Dispendagsar Pemkab Rohil Indra Putra S.AP, Senin (13/02/2023)

"Penerimaan daerah Rohil dari pelayanan tera dan tera ulang alat timbang dan ukur pada 2022 melebihi target, melebihi dari Rp 400 juta," kata Kasi Tera Ulang Alat Timbang/Ukur UPT Dispendagsar Pemkab Rohil Indra Putra S.AP, di Kantor UPTD Metrologi Disperindagsar Pemkab Rohil di Batu Enam.

Sebagai mana pada tahun lalu, penerimaan retribusi pelayanan tera dan tera ulang, juga mencapai lebih dari Rp 400 juta. Sementara target penerimaan pada 2023 ini, sebut Indra masih sama dengan target penerimaan pada tahun 2022.

"Target tahun ini masih tetap. Sama dengan tahun lalu," jelas Indra, kepada Riautribune.com.  

Sebenarnya, kata Indra, UPTD Metrologi Disperindagsar Pemkab Rohil masih bisa meningkatkan perolehan retribusi tera dan tera ulang jika tersedia anggaran operasional yang memadai.

"Sebenarnya masih bisa ditingkatkan, jika anggaran operasional yang ada memadai. Tapi anggaran operasional yang ada di kita hanya Rp 25 juta. Jadi bagai mana kita mau meningkatkan retribusi daerah jika anggaran operasional tidak memadai," terang Indra.

Akibat minimnya anggaran operasional, terang Indra, UPTD Metrologi Diperindagsar Pemkab Rohil tidak lagi menggunakan sistim aplikasi online dalam pelayanan tera dan tera ulang. Pelayanan tera dan tera ulang kini mengunakan aplikasi whatapp.

"Pelayanan secara online tidak dilakukan lagi disebabkan minim anggaran operasional. Sekarang kalau ada yang minta dilakukan tera dan tera ulang, melalui whatapp. Pengiriman dokumen juga melalui whatsapp," terang Indra.

UPTD Metrologi Disperindagsar Pemkab Rohil, ucap Indra, sudah menyampaikan dan mengusulkan penambahan biaya operasional ke komisi terkait di DPRD Rohil. "Tapi belum mendapat persetujuan," pungkasnya. (amran)