JAKARTA -- riautribune : Komisi VIII DPR RI belum sepakat pemotongan anggaran terhadap Kementerian Agama APBN-P 2016 sebesar Rp1,3 triliun dari jumlah anggaran Rp57 triliun berdasarkan Inpres no. 4 tahun 2016.

Ketua Komisi VIII Ali Taher menyatakan persetujuan ini dibuat berdasarkan dampak yang dianggap akan berpengaruh pada program prioritas pendidikan keagamaan. Pasalnya, program prioritas ini dianggap berpengaruh untuk kerukunan umat beragama.

"Kami menugaskan anggota badan anggaran RI dari Komisi VIII untuk memperjuangkannya di rapat-rapat pembahasan RAPBN-P 2016," ujarnya di Ruang Sidang Komisi VIII, DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/6).

Meski demikian, Komisi VIII mendesak untuk rencana penambahan anggaran sebesar Rp48 miliar dialokasikan pada sarana prasarana pendidikan.

Di lain pihak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya siap jika anggaran tetap dipotong Rp 1,3 triliun. Meskipun banyak instruksi dari pihak Komisi VIII terkait pemotongan anggaran di program prioritas, ia mengaku sudah menjadi konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan.

"Walaupun tidak menerima (pemotongan anggaran) tapi kan sudah konsekuensi jadi apa boleh buat," ujarnya.

Lukman juga menambahkan diterima atau tidaknya keputusan Komisi VIII akan diputuskan di Badan Anggaran DPR RI. Ia mengaku akan menunggu proses selanjutnya terkait anggaran tersebut.

Saat rapat, Anggota Komisi VIII DPR RI Agus Susanto sempat melakukan penolakan pada rapat kerja terkait APBN-P dari Kementerian Agama. Hal ini disebabkan tidak pernah masuknya laporan APBN selama tahun 2015 yang diberikan oleh Kemenag.

Meskipun pernah masuk sekali laporan pertanggungjawaban tersebut, namun berakhir pada penolakan dari Komisi VIII karena tidak adanya penjelasan yang konkrit. Agus beranggapan Kemenag tidak transparan dalam memberikan laporan keuangan.

"Kami ini dianggap apa, Pak Menteri? Tanyanya dengan lantang di ruang sidang Komisi VIII DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/6).

Bahkan, Agus juga menyatakan Kemenag belum memberikan capaian dari anggaran tersebut hingga saat ini. Ia juga sempat meminta rapat tidak dilanjutkan karena belum ada laporan pertanggungjawaban Kemenag di 2015. Namun sayang, rapat yang berlangsung sejak 14.00 WIB masih dilanjutkan hingga buka puasa.

Untuk mengantisipasi terulangnya hal tersebut, Agus memberikan catatan untuk Kemenag meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Agama. Ia juga meminta agar Lukman mampu meningkatkan capaian program kerukunan umat beragama yang terukur secara kualitas dan kuantitatifnya.(cnn/rt)