BAGANSIAPIAPI, Riautribune.com - Komisi C DPRD Rohil Bidang Pembangunan Dan Perencanaan Daerah memanggil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permungkiman (Perkim), dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (PUTR) Pemkab Rohil, untuk rapat dengar pendapat, Rabu (18/1/2023). 

Rapat dengar pendapat dipimpin Sekretaris Komisi C DPRD Rohil Fahrul Hidayat Lubis, juga ada Anggota Komisi C DPRD Rohil Sudirman, dan Maria Tambunan. Dari Dinas Perkim Pemkab Rohil dihadiri Kadis Perkim Budi Mulia,  serta staf dari Dinas PUTR. 

"Rapat dengar pendapat bersama Dinas Perkim Dan PUTR itu tadi menegaskan agar bagai mana APBD 2023 ini berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, jangan terlambat dibanding APBD 2022. Kasihan masyarakat," kata Fahrul Hidayat Lubis, usai rapat dengar pendapat kepada awak media. 

Komisi C DPRD Rohil, tuturnya, meminta kepada kedua dinas yang melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, pelaksanaan, pengerjaan, dan penyelesaiannya harus sesuai dengan perencanaan.

 "Jadi tadi itu (juga) menegaskan step-step-nya (tahapannya). Seperti kapan input perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Jadi sama-sama kita berbenah. Sama-sama kita saling membenahi kesalahan. Kesalahan di legislatif akan segera kami perbaiki,  kesalahan di dinas mohon diperbaiki.
Sehingga apbd 2023 ini berjalan lancar," jelas Fahrul.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan lagi, target dimulainya pelaksanaan program (kegiatan fisik) dapat selesai dilakukan di pertengahan tahun 2023. Sehingga, jelasnya, tidak terjadi penumpukan kegiatan. 

"Kalau APBD murni dijalankan bulan tujuh atau bulan lapan, maka akan terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun. Ini  akan tidak sehat nanti. Nanti ada kontraktor yang bagus, dengan niat yang baik, tapi dengan tengat waktu tidak cukup maka muncul niat yang tidak-tidak,. Kita tidak mau," ucapnya.

Prencanaan yang bagus, jelas Fahrul, pembangunannya bagus, dengan waktu pengerjaan yang cukup, maka hasil kerja akan bagus," tandas Fahrul. (Amran)