PEKANBARU - Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Dr Achmad MSi, meminta Presiden RI, Joko Widodo, untuk tidak melakukan pengarahan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 yang akan datang.

Dikatakan Achmad, pelaksanaan Pemilu 2024 sudah diatur dalam UU, sehingga perintah konstitusi itu mesti dijalankan, meskipun sempat ada gerakan-gerakan untuk memperpanjang masa jabatan presiden atau mengubah aturan batasan periode maksimal presiden.

"Aparatur pelaksana sudah ada untuk melaksanakan Pemilu 2024, penganggaran sudah ada, sistemnya sudah ada, ya tinggal dijalankan saja," ujar Mantan Bupati Rokan Hulu dua periode ini.

Presiden Jokowi, jelas Achmad, sudah memimpin Indonesia selama dua periode dan akan habis pada tahun 2024. Untuk itu, Jokowi harus melihat bagaimana akhir masa jabatan presiden-presiden sebelummya.

"Bung Karno pas habis masa jabatan legowo, Soeharto juga selesai, Buk Megawati juga selesai, Gus Dur juga, Pak SBY juga. Beliau-beliau itu pas sudah habis masa jabatan, ya tenang saja dan menyerahkan semua ke pemimpin selanjutnya. Lah, ini sekarang kok sibuk ngurus siapa presiden berikutnya?" tegas Achmad, Rabu (11/3/2023).

Achmad menyarankan, presiden tidak usah takut dengan keberlanjutan negara ini, sebab presiden selanjutnya tentu akan melanjutkan program yang bagus, kalau tak dilanjutkan, pasti ada amarah dari rakyat.

"Semua program yang tujuannya untuk kemakmuran rakyat, pasti akan dilanjutkan. Tapi, kalau programnya tak mendesak, tentu akan ditunda dulu dan diganti dengan program yang priroitas untuk rakyat," terangnya.

"Kita bisa lihat lah bagaimana Pak SBY dulu, ngasih karpet merah ke Pak Jokowi, tidak grasa-grusu, tidak ada pengkondisian ini itu, kenapa? karena beliau (SBY) bekerja sesuai aturan dan membuat program yang pro rakyat," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, di hadapan ribuan relawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (26/11), Jokowi mengatakan sosok yang memikirkan rakyat di antaranya adalah kelihatan dari penampilan. Satu di antaranya berambut putih. Sejumlah kalangan menilai ini merupakan bentuk dukungan dari Joko Widodo kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.