JAKARTA - riautribune : DPR mengkritisi rencana rasionalisasi pegawai negeri sipil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam rapat bersama kemarin, Komisi II kemarin, sejumlah anggota DPR mempertanyakan rencana pengurangan jumlah abdi negara itu.

Padahal rapat diagendakan membahas anggaran Kementerian PAN-RB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Sejumlah anggota Komisi II mencecar Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan sejumlah pertanyaan usai memberikan penjelasan terkait anggaran kementeriannya.

Salah satunya, Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Amran. Ia menyesalkan terpublikasinya rencana tersebut di media, padahal baru sebatas rencana. Menurutnya, hal itu menganggu kerja para PNS.

"Suatu yang masih mentah jangan dibawa ke media. Ini membuat kontroversi dan keresahan masyarakat. Banyak orang terganggu puasanya karena yang dipikirkan pemecatan dan rasionalisasi," kata Amran.

Dia berpendapat, Kemeterian PAN-RB seharusnya mengkaji terlebih dahulu secara mendalam saat akan membuat aturan baru. "Ada enggak payung hukumnya ? Atau dibuat rencana dulu baru payung hukum? Apakah sudah dilakukan pemetaan? Lakukan lah pemetaan jumlah PNS," katanya.

Senada, seorang anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan rencana rasionalisasi satu juta PNS. Dia menyarankan agar Kementerian PAN-RB untuk terlebih dahulu memperbaiki distribusi PNS ke daerah. Menurutnya, saat pemerintah menyatakan jumalah PNS masih terlalu gemuk, justru banyak daerah dan wilayah yang daerahnya kekurangan PNS.

"Saya membayangkan pemberhentian satu juta pegawai. Mereka yang mengabdalikan gajinya di bank-bank dengan cicilan yang masih satu tahun lagi. Belum lagi tanggungan 1 istri, 2 anak dan mertua. Bisa dibayangkan gejala sosialnya," ujarnya.

Sementara Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arteria Dahlan menilai, wacana rasionalisasi PNS tidak jelas. Menurutnya, pernyataan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri berbeda-beda terkait rasionalisasi.

"Saya punya video pernyataan pendapat yang berbeda-beda. Saya juga pegang pernyataan Pak Jokowi, Pramono Anung (Sekretaris Kabinet), Jusuf Kalla juga beda. Mana yang benar?" kata Arteria.

Apa lagi, kata dia, rasionalisasi tidak masuk dalam agenda besar reformasi birokrasi. "Yang ada hanya pemetaan tapi arahnya institusi dan lembaga. Apakah bicara PHK, pensiun dini dan dirumahkan?"

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria berharap, Yuddy mengambil kebijakan yang terbaik terkait PNS. Karena PNS merupakan anak kandung republik ini.

"Bisakah kebijakan Kementerian PAN-RB ini bertahan sampai 25 tahun ke depan? Kepemimpinan Pak Yuddy ini penting. Karena banyak pasukannya. Kalau Pak Yuddy baik memimpin ini, maka baik juga negeri ini," kata Riza.

Rasionalisasi Tak Semena-mena

Menanggapi hal itu, Yuddy mengaku, wacana rasionalisasi belum dibahas bersama Presiden Jokowi. Dia mengatakan, masukan dari Komisi II DPR akan menjadi bahan pertimbangan untuk mematangkan konsep kebijakan terkait rasionalisasi yang tengah dirancang kementeriannya.

"Yang pasti tidak dilakukan dengan gegabah dan tidak akan menimbulkan keguncangan. Tidak juga semena-mena," kata Yuddy.

Dia mengatakan, wacana rasionalisasi bertujuan agar PNS mempersiapkan diri untuk lebih disiplin, produktif dan meningkatkan pengembangan diri. Sehingga, tidak ada lagi PNS yang gajinya baik, tunjangannya baik tapi kinerja, disiplin dan kompetensinya rendah.


"Masyarakat sudah menitipkan gajinya agar pendapat pelayanan yang baik. Diharapkan motivasi kerja meningkat. Sehingga ke depan, PNS betul berkualitas dan berdaya saing," kata Yuddy.

Dia menjelaskan saat ini, bentuk aturan rasionalisasi masih digodok oleh.Namun dia yakin, minggu ini aturan tersebut akan rampung dan segera dilaporkan ke Presiden Jokowi.

"Pendekatan rasionalisasi progresif usulan kami. Tapi apapun yang diputuskan presiden itu yang kami ikuti. Pandangan DPR, kritikan masyarakat jadi bahan masukan kami," kata Yuddy. (dtk/rt)