JAKARTA - riautribune : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Yuddy Chrisnandi mengatakan anggaran untuk belanja pegawai cukup tinggi. Secara nasional, anggaran belanja pegawai mencapai 33,8 persen. Sementara itu, 240 pemerintah daerah yang memiliki anggaran belanja pegawai di atas 50 persen.

"Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawain akan terus membengkak. Membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kami tidak ingin pemerintah suatu saat terbebani dengan belanja pegawai yang sedemikian besar," kata Yuddy di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Juni 2016.

Menurut Yuddy, kementeriannya telah melakukan simulasi kebijakan mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang ideal untuk memenuhi pelayanan dan menjalankan pemerintahan. Berdasarkan simulasi itu, pemerintah memiliki kelebihan satu juta pegawai dari total pegawai negeri sipil saat ini yang mencapai 4,5 juta.

Untuk mengurangi kelebihan itu, Yuddy akan menerapkan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi sesuai saran dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saran itu pun telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurut Yuddy, Jokowi setuju. Namun, kebijakan itu tidak secara drastis dilakukan.

Yuddy mengatakan kementeriannya menawarkan kebijakan itu akan diterapkan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Sesuai arahan Presiden, setiap tahunnya sekitar 120 ribu pegawai akan pensiun. Maka, menurut Yuddy, PNS yang diperkirakan akan pensiun sekitar 500 ribu pegawai hingga 2019.

"Kalau 500 ribu orang pensiun, dengan pendekatan moratorium yang menjadi kebijakan pemerintah, PNS pada 2019 tinggal 4 juta orang. Masih kelebihan 500 ribu orang. Kita akan lakukan rasionalisasi 500 ribu orang. Tetapi, 3,5 juta orang tentu tidak akan memperbaiki kualitas SDM (sumber daya manusia) aparatur," kata Yuddy.

Karena itu, Yuddy akan membuat sebuah standar untuk menilai kedisiplinan, produktivitas, kinerja, serta kompetensi pegawai negeri sipil. "Sehingga, dengan kebijakan rasionalisasi, pegawai yang tidak efektif, tidak efisien, dan yang berkompetensi rendah akan dirumahkan," ujarnya.(tmp/rt