BAGANSIAPIAPI, Riautribune.com - Pemkab Rohil mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Rohil 2022, Kamis (29/9/2022) di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Rohil, di Batu Enam. 

Ranperda rencana APBD Perubahan Rohil 2022 disampaikan Pejabat Sekda Rohil H Ferry H Parya, mewakili Bupati Rohil Afrizal Sintong. Bupati Rohil berhalangan hadir disebabkan ada pertemuan di Jakarta, sementara Wabup Rohil H Sulaiman belum pulang dari lawatan ke Provinsi Kepulauan Riau. 

Sekda H Ferry Hendra Parya menyampaikan rencana perubahan APBD Rohil dari Rp1,851 miliar, menjadi Rp 2,06 miliar pada APBD Perubahan Rohil 2022, atau ada rencana bertambah Rp 209,769 miliar. 

Sementara itu, 9 fraksi yang ada di DPRD Rohil pada penyampaian pandangan fraksi-fraksi atas penyampaian Ranperda RAPBD Perubahan Rohil 2022, oleh Sekda Rohil Ferry H Parya, menyampaikan berbagai pandangan, pendapat dan masukkan yang beragam. 

Mulai dari soal pemerintahan, pelayanan, pendidikan, kesehatan, struktur dan infrastruktur jalan serta jembatan, sosial, ekonomi, soal bantuan pemerintah, pilpeng, dan sebagainya, serta adanya pergeseran anggaran. Hampir seluruh fraksi menyoroti soal pergeseran anggaran, meski tidak secara spesifik menjelaskan pergeseran anggaran yang dimaksud.

"Mencermati pidato penyampaian nota keuangan KUA-PPAS RAPBD Perubahan Rohil 2022 yang telah disusun dan berdasarkan pengamatan kontekstual di lapangan Fraksi PDIP melihat memang terjadi pergesaran alokasi anggaran, peningkatan pendapatan, dan penyelenggaraan Pemda Rohil pada 2022," kata Purnomo, dari Fraksi PDI Perjuangan. 

Namun, jelas Purnomo, perubahan itu harus mengedepankan tata pemerintahan yang baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang baru pulih dari wabah pandemi covid-19.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rohil juga memberikan masukan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang jumlahnya hanya beberapa persen dari total pendapatan daerah. "Fraksi PDIP Rohil meminta dengan tegas kepada Pemda Rohil untuk fokus pada peningkatan PAD, sebab banyak belum optimal," tutur Purnomo. 

Ada berbagai PAD Rohil yang penerimaannya tidak optimal, sebut Purnomo, seperti rekondisi pajak Bumi dan Bangunan (pedesaan dan perkotaan), retribusi parkir, reklame, sarang walet, persampahan/kebersihan, dan lain-lain. 

"Pemda juga diminta agar lebih cepat dalam kebijakan, lebih tepat mengelola keuangan dan memperhatikan stabilitas politik agar ekonomi dapat berjalan dengan baik. Fraksi PDIP juga meminta kepada Pemda Rohil mengganggarkan pembiayaan pemilihan penghulu 2022 dalam RAPBD-P 2022," tandas Purnomo. (amran)