JAKARTA, Riautribune.com - Seperti Indonesia, Malaysia juga dihadapi dengan subsidi BBM yang kurang tepat sasaran. Masih banyak orang kaya berpenghasilan tinggi yang menikmati subsidi BBM. Pemerintah Malaysia pun mencari cara untuk mengatasi hal itu.

Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengatakan, mekanisme subsidi BBM tepat sasaran sedang diuji. Sistem tersebut akan diuji coba selama tiga hingga enam bulan sebelum diterapkan.

Dikutip Paultan, Datuk Johan Mahmood Merican, Wakil Sekretaris Jenderal Kebijakan Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan metode potensial yang mungkin akan digunakan adalah memakai dompet elektronik atau e-wallet. Menurutnya, uji coba menggunakan e-wallet sudah berlangsung.

"Kami telah memulai uji coba dengan SPBU menggunakan platform e-wallet. Kami melihat pengujian lain antara tiga hingga enam bulan sebelum kami siap menerapkan, karena itu adalah sesuatu yang tidak kami anggap enteng," katanya.

Dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan semua orang akan dapat menggunakan sistem. Sebab, tak semua orang mengerti cara menggunakan dompet elektronik.

"Mereka yang berada di perkotaan mungkin sangat terbiasa dengan e-wallet, tetapi ini mungkin tidak terjadi di daerah pedesaan atau untuk orang tua, jadi kami perlu memastikan bahwa itu benar-benar sesuatu yang mudah digunakan, dan setelah diterapkan di tingkat nasional, tidak membuat terlalu banyak masalah untuk masyarakat," ujarnya.

Metode ini masih diuji coba. Pemerintah Malaysia juga menguji pilihan metode lainnya yang belum disebutkan.

Menurut Menteri Keuangan Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz., grup T20 (kelompok masyarakat ekonomi atas dengan penghasilan lebih dari Rp 37 juta per bulan) menikmati subsidi bahan bakar hingga 8 miliar ringgit (Rp 26,9 triliun). Sementara kelompok B40 (kelompok ekonomi bawah dengan pendapatan di bawah Rp 16 juta) hanya menikmati subsidi bahan bakar sebesar 6 miliar ringgit (Rp 20,1 triliun).

Tengku Zafrul menyayangkan bahwa subsidi umum lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin. Dia mengatakan pemerintah akan menerapkan mekanisme subsidi bahan bakar yang lebih tepat sasaran.

Hal ini mirip-mirip dengan kondisi di Indonesia. Sebelumnya disebutkan, 60% masyarakat mampu atau yang masuk dalam golongan terkaya mengonsumsi hampir 80% dari total konsumsi BBM bersubsidi.

"Sedangkan 40% masyarakat rentan dan miskin hanya mengkonsumsi 20% dari total subsidi energi tersebut. Jadi diperlukan suatu mekanisme baru, bagaimana subsidi energi ini benar-benar diterima dan dinikmati yang berhak," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting.