PEKANBARU, Riautribune.com - Pro kontra kebijakan pembukaan kembali kuota ekspor Crude palm oil (CPO) berdampak hancur nya harga penerimaan Tandan buah segar  (TBS) dari petani ke pabrik kelapa sawit (PKS). Hal ini membuat Gubernur BEM FT UIR, Taufik Ramadhan angkat bicara.

"Tampaknya pemerintah saat ini lebih mengedepan pengembangan CPO di bidang energi dari pada kesejahteraan pangan untuk rakyat," ucap Taufik menjelaskan kepada Riautribune pada Senin pagi (11/7/2022).

Mesti kementrian pertanian telah mengeluarkan aturan baku yang tertuang dalam SK Menteri No. 144/KB.130/M/06/2022 bertujuan untuk mengawal dan monitoring secara rutin pembelian TBS, namun tidak mendapat tindakan yang tegas dan lugas dari pemerintah daerah.

Taufik menilai bahwa pemerintah daerah seperti mengesampingkan kebijakan Menteri Pertanian dan terkesan menutup mata terhadap keputusan Menteri tersebut.

"Pasalnya CPO saat ini jadi perebutan antar industri biodisel dan industri pangan. Tak lama lagi industri bio-diesel jadi raksasa utama yang mengendalikan CPO di negeri ini,karena pemerintah menjamin Industri bio-fuel tidak akan rugi karena di pertegas dalam alokasi dana BPDPKS," jawabnya.

Ia juga menilai dan memperhatikan beberapa kasus dimana PKS menerima TBS dengan harga jauh dari kata normal hal ini membuat petani menjerit.

"Karena notabenenya penghasilan utama masyarakat di sektor kelapa sawit mengalami harga yang terjun bebas, didampingi harga bahan kebutuhan pokok yang tiap harinya mengalami peningkatan. Pemerintah daerah harusnya mengambil tindakan solutif dan inovatif untuk bisa mengurangi kegundahan yang di alami masyarakat Riau saat ini," tegas Taufik.

"Meskipun telah dibentuk satuan penyidik oleh pemerintah untuk stabilisasi, pengawasan dan menangkap pihak-pihak yang menyelewengkan kuota distribusi minyak goreng. Namun setelah satu bulan terbentuknya satuan tugas tersebut, tak menuai hal yang berguna dan positif bagi para petani dan masyarakat luas," lajut Taufik.

Dikatakan Taufik, Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberikan pekerjaan rumah kepada PTPN di Indonesia sebagai kemitraan BUMN. "Tujuannya kan untuk membantu upaya stabilitasi dan distribusi minyak goreng untuk membantu masyarakat," ucap Taufik.

Namun untuk di Riau belum tampak tindakan responsif PTPN V untuk upaya stabilitasi harga minyak goreng.
 
Taufik juga merinci aspek-aspek yang tertuang dalam kebijakan Menteri tersebut yang dinilainya terjadi penyelewengan oleh oknum-oknum di daerah, terkhusus di Riau.

"Subsidi bio-fuel 110 Triliun (rupiah) dengan besar persentase 79,04 % per Juli 2015 sampai Desember 2021. Pada tahun 2021 saja alokasi dana di angka 51,86 Triliun," ucap Taufik memaparkan.

"Peremajaan sawit rakyat (PSR) sebesar 6,6 Triliun (rupiah) atau 4,73 %. Justru yang terjadi adalah subsidi untuk pengusaha besar lebih besar dari pada untuk rakyat kecil," ketusnya.

Ia berpendapat bahwa seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai amanat UUD 45 no 4 (kesejahteraan yang di pimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan) dan bukan mengedepankan kepentingan pribadi maupun sekelompok orang.

"Kami mahasiswa selaku agen of control menunggu tindakan nyata pemerintah  mencari solusi terbaik untuk menghadapi masalah ini," tutup Taufik. (Reynold)